HarianUpdate.com | Siak – Peresmian pembangunan galangan kapal terpadu milik PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS) di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kecamatan Sungai Apit, Senin (20/4/2026), diwarnai polemik terkait pembatasan akses wartawan dalam kegiatan tersebut.
Sejumlah jurnalis mengaku tidak dapat memasuki lokasi acara untuk melakukan peliputan. Mereka menyebut hanya beberapa nama yang telah ditentukan panitia yang diizinkan masuk.
Salah seorang wartawan, Ibrahim, mengatakan pembatasan tersebut disampaikan langsung di pintu masuk lokasi kegiatan.
“Wartawan tidak diizinkan masuk, kecuali empat orang yang namanya sudah ditentukan,” ujar Ibrahim, yang akrab disapa Ocu Kelon.
Hal serupa disampaikan oleh petugas penjaga pintu masuk, Azwan Syahfandi, yang menyebut dirinya hanya menjalankan instruksi dari pihak penyelenggara.
“Saya hanya menjalankan arahan. Yang boleh masuk hanya wartawan yang namanya sudah tercatat,” kata Azwan.
Menurutnya, kebijakan tersebut merujuk pada arahan dari pihak pembawa acara kegiatan.
“Pembawa acara menyampaikan agar tidak memberi izin kepada wartawan lain masuk, kecuali yang sudah terdata,” tambahnya.
Pembatasan ini menimbulkan pertanyaan dari kalangan jurnalis terkait keterbukaan informasi publik, terutama karena kegiatan tersebut merupakan agenda resmi yang juga dihadiri kepala daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Siak Afni Zulkifli meresmikan pembangunan galangan kapal sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi maritim di daerah.
“Ini menjadi awal kebangkitan KITB yang baik. Kepercayaan investor adalah modal agar kawasan ini terus berkembang ke depan,” ujar Afni dalam sambutannya.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang transparan serta bebas dari praktik yang dapat menghambat masuknya investor.
Namun, di tengah pernyataan tersebut, pembatasan akses terhadap wartawan dinilai sejumlah pihak tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak panitia maupun pemerintah daerah terkait alasan pembatasan jumlah wartawan yang diperbolehkan meliput.
Sejumlah wartawan menyatakan masih berupaya menghubungi pihak penyelenggara untuk memperoleh klarifikasi guna memastikan pemberitaan yang berimbang. (RK)
