HarianUpdate.com | Nias Barat — Pemerintah Kabupaten Nias Barat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan pascabencana sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di daerah.
Hal itu disampaikan Bupati Nias Barat Dr. Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si., saat menerima Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si., dalam agenda monitoring dan evaluasi pascabencana di ruang kerja Bupati Nias Barat, Kamis (8/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Eliyunus menyampaikan sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi Nias Barat. Salah satunya angka kemiskinan yang berada di kisaran 22,47 persen. Di sisi lain, lebih dari 53 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah masih bergantung pada sektor pertanian dan kelautan.
Menurut Eliyunus, kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur dasar menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut kebutuhan pembangunan tersebut mencakup infrastruktur jalan, jembatan, air bersih hingga akses listrik.
“Kami tidak meminta perlakuan khusus. Kami hanya meminta agar kondisi dan tantangan Nias Barat dilihat secara utuh, sehingga dukungan pembangunan yang diberikan benar-benar sebanding dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Eliyunus.
Selain persoalan pembangunan, pembahasan juga menyoroti penanganan dampak bencana banjir yang terjadi pada September 2026.
Eliyunus menyebut sebanyak 695 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 13 desa pada empat kecamatan terdampak bencana tersebut.
Pemerintah Kabupaten Nias Barat, kata dia, terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendorong penanganan sungai serta pengendalian banjir yang tidak hanya bersifat sementara.
“Kita tidak ingin hanya datang setelah banjir terjadi. Kita harus mencari solusi dari hulunya dan melakukan penanganan secara permanen,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif.
Menurut Sorni, penanganan pascabencana tidak cukup hanya berfokus pada pemulihan kerusakan atau dampak yang telah terjadi. Upaya tersebut perlu diarahkan pada penguatan ketahanan masyarakat agar lebih siap menghadapi potensi risiko bencana di masa mendatang.
“Penanganan pascabencana harus dilakukan secara terpadu, bukan hanya menyelesaikan dampaknya, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat agar lebih siap menghadapi risiko ke depan,” kata Sorni.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar berbagai program penanganan pascabencana dapat berjalan secara terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
Pemkab Nias Barat menyatakan siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan berbagai program, antara lain perlindungan sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa serta program strategis lainnya.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memastikan setiap program berjalan tepat sasaran sekaligus mendukung pemulihan pascabencana dan pembangunan Nias Barat secara berkelanjutan. (YR)
