HarianUpdate.com | Natuna – Sebanyak 140 aparatur desa di Kabupaten Natuna mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna.
Kegiatan selama dua hari, 11–12 November 2026, tersebut dipusatkan di Gedung Sri Serindit, Natuna. Peserta terdiri atas kepala desa dan sekretaris desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Natuna.
Kepala DPMD Natuna sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Suhardi, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa agar mampu mengelola keuangan secara tertib, transparan, efektif, dan akuntabel.
Menurutnya, desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, tata kelola pemerintahan desa perlu didukung kemampuan aparatur dalam mengelola anggaran secara profesional dan bertanggung jawab.
Suhardi menjelaskan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan keuangan desa. Di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, ketidaktepatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta belum optimalnya penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
Atas kondisi tersebut, pelatihan dinilai penting untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan kepala desa maupun sekretaris desa dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
“Pelatihan sangat penting kita laksanakan yang tujuannya untuk memperkuat pemahaman aparatur desa mengenai pengawasan, pengendalian, serta pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan,” ujar Suhardi.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Khaidir, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, dana desa bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan amanah dan kepercayaan masyarakat yang harus digunakan untuk kepentingan bersama.
Ia mengingatkan agar anggaran desa yang seharusnya menjadi instrumen percepatan pembangunan tidak justru menimbulkan persoalan akibat lemahnya administrasi, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, maupun ketidaktepatan pelaksanaan kegiatan.
Karena itu, kepala desa dan seluruh perangkatnya diminta memahami ketentuan serta mekanisme pengelolaan keuangan desa. Regulasi harus menjadi pedoman dalam setiap tahapan agar kebijakan dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Khaidir juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, warga memiliki hak untuk mengetahui proses perencanaan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban anggaran desa.
“Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran desa direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari budaya penyelenggaraan pemerintahan desa,” katanya.
Ia menambahkan, setiap belanja anggaran harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Program desa perlu memprioritaskan kebutuhan nyata, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Khaidir juga mengingatkan aparatur desa agar menjadikan jabatan sebagai amanah untuk melayani masyarakat, bukan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi maupun kelompok. Selain itu, perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib dan transparan.
“Saya berharap melalui pelatihan ini, seluruh peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masing-masing,” tutupnya.
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Polres, Inspektorat Daerah, serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Natuna.
Materi yang diberikan mencakup aspek regulasi, hukum, pengawasan, hingga teknis administrasi pengelolaan keuangan desa. Kegiatan tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026. (SR)











