HarianUpdate.com | Inhil – Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir memperluas ruang kolaborasi dengan menggandeng perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan. Melalui kerja sama dengan Universitas Islam Indragiri (UNISI), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Indragiri Hilir, Kejari Inhil mendorong sejumlah program yang menyentuh bidang pendidikan, ketenagakerjaan, hingga ketahanan pangan.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Aula Kejari Inhil, Selasa (10/11/2026). Kegiatan yang diinisiasi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Inhil, Johannes Harysuandy Siregar, S.H., M.H., itu turut dihadiri Bupati Indragiri Hilir, Ketua MUI Inhil, pimpinan UNISI dan STAI Auliaurrasyidin, Ketua KNPI, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Kajari Inhil mengatakan kerja sama tersebut tidak semata-mata menjadi agenda penandatanganan dokumen, tetapi diharapkan menjadi awal sinergi antara aparat penegak hukum, akademisi, dan pemuda dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut Johannes, ketiga unsur tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dalam pembangunan daerah. Dunia pendidikan berperan menyiapkan sumber daya manusia, organisasi kepemudaan menjadi wadah partisipasi generasi muda, sedangkan Kejaksaan dapat berkontribusi melalui edukasi hukum dan pelaksanaan tugas sesuai kewenangannya.
“Begitu pula dengan Kejaksaan. Kehadiran aparat penegak hukum tidak terlepas dari proses panjang pendidikan yang membentuk sumber daya manusia berkualitas,” tuturnya.
Salah satu bentuk kolaborasi yang ditawarkan adalah membuka kesempatan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa tingkat akhir UNISI dan STAI Auliaurrasyidin, untuk menjalani praktik serta pembelajaran lapangan di Kantor Kejari Inhil.
Melalui program tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memahami penerapan ilmu hukum secara langsung, termasuk mengenal dinamika dan mekanisme kerja institusi penegak hukum.
“Jika selama ini mahasiswa mengenal proses peradilan melalui simulasi peradilan semu atau teori akademik, hari ini kami membuka ruang bagi mahasiswa untuk berkesempatan menyaksikan lebih dekat dinamika dan mekanisme kerja institusi penegak hukum,” imbuh Johannes.
Kajari juga mengajak para akademisi dan ahli hukum dari kedua perguruan tinggi untuk membangun komunikasi serta ruang diskusi bersama jajaran Kejari Inhil. Pertukaran pengetahuan tersebut dinilai penting untuk memperkaya wawasan dan mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas Kejaksaan.
Selain di lingkungan Kejaksaan, peluang praktik lapangan juga ditawarkan melalui sekolah PAUD Kejari Inhil. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi tempat bagi mahasiswa STAI Auliaurrasyidin untuk menerapkan pengetahuan di bidang pendidikan anak usia dini.
Kerja sama ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan dunia pendidikan dengan pengalaman dunia kerja, sehingga mahasiswa memiliki kesempatan memperoleh pengalaman praktis sebelum memasuki dunia profesional.
Di bidang ketenagakerjaan, Johannes menyoroti pentingnya keterbukaan informasi lowongan kerja bagi masyarakat Indragiri Hilir, terutama generasi muda dan lulusan perguruan tinggi lokal.
Menurutnya, Inhil memiliki potensi sumber daya manusia usia produktif serta sejumlah perusahaan yang beroperasi di daerah. Namun, potensi tersebut perlu didukung akses informasi rekrutmen yang lebih terbuka dan mudah dijangkau pencari kerja setempat.
“Jangan sampai peluang kerja yang tersedia di perusahaan-perusahaan lokal justru lebih dahulu diketahui oleh pencari kerja dari luar daerah, sementara putra-putri Inhil terlambat memperoleh informasi,” ungkap Johannes.
Untuk itu, Kejari Inhil mendorong sinergi KNPI dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) guna menggagas pelaksanaan Job Fair atau bursa kerja. Kepala Disnaker Inhil turut diundang dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan merancang tindak lanjut.
Johannes berharap bursa kerja dapat direalisasikan pada akhir 2026 atau paling lambat awal 2027.
Melalui kegiatan tersebut, perusahaan diharapkan dapat menyampaikan kebutuhan tenaga kerja dan informasi rekrutmen secara lebih terbuka. Dengan demikian, masyarakat, khususnya pemuda dan alumni perguruan tinggi lokal, dapat memperoleh informasi lebih awal serta mempersiapkan diri mengikuti proses seleksi.
Ia menegaskan, Kejaksaan tidak menjanjikan atau menjamin seseorang akan diterima bekerja di perusahaan. Proses seleksi dan penerimaan tenaga kerja tetap menjadi kewenangan masing-masing perusahaan.
Fokus yang ingin didorong, kata dia, adalah memperluas akses informasi dan kesempatan bagi pencari kerja agar dapat mempersiapkan persyaratan administrasi serta meningkatkan kompetensi.
Ke depan, informasi lowongan kerja diharapkan dapat disebarluaskan melalui berbagai kanal pelayanan dan organisasi, termasuk Kejari Inhil, Mal Pelayanan Publik, Disnaker, dan KNPI.
Selain pendidikan dan ketenagakerjaan, Kejari Inhil juga mendorong kolaborasi untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
Johannes menilai Indragiri Hilir memiliki potensi sumber daya alam dan lahan yang dapat dikembangkan. Di sisi lain, perguruan tinggi memiliki tenaga ahli dan sumber daya akademik di bidang pangan, pertanian, serta peternakan.
Potensi tersebut diharapkan dapat dipertemukan melalui koordinasi antara perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, Kejaksaan, dan perangkat daerah terkait, terutama Dinas Pertanian Inhil.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah koordinasi pola tanam dan pengaturan waktu panen antarkecamatan. Perencanaan tersebut diharapkan dapat membantu mengatur pasokan komoditas agar tidak seluruhnya memasuki masa panen pada waktu bersamaan.
Dengan pengelolaan yang lebih terarah, pasokan hasil pertanian diharapkan lebih terkendali dan gejolak harga saat panen raya dapat diantisipasi.
Kolaborasi ini juga diharapkan membuat hasil kajian dan keahlian akademisi dapat diterapkan untuk membantu menjawab persoalan yang dihadapi petani dan masyarakat.
Di akhir sambutannya, Johannes menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi yang belum dapat diundang dalam kegiatan tersebut. Keterbatasan kapasitas aula menjadi alasan terbatasnya jumlah undangan.
Ia menegaskan keterbatasan tersebut bukan bentuk pengutamaan kelompok tertentu atau pengesampingan pihak lain. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk berkolaborasi dalam pembangunan daerah.
Melalui kerja sama dengan UNISI, STAI Auliaurrasyidin, dan KNPI, Kejari Inhil berharap terbuka ruang sinergi yang lebih luas, mulai dari peningkatan pengalaman praktik mahasiswa, perluasan akses informasi pekerjaan bagi pemuda, hingga pemanfaatan potensi akademik untuk mendukung ketahanan pangan.
Johannes berharap MoU tersebut tidak berhenti pada dokumen kerja sama, tetapi ditindaklanjuti dengan program konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat Indragiri Hilir. (GM)
