HarianUpdate.com | Karimun – Mengantisipasi potensi banjir akibat musim penghujan dan banjir pesisir atau rob, Bupati Karimun menerbitkan Surat Edaran Nomor 3354 Tahun 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan terhadap Potensi Banjir pada Musim Penghujan serta Banjir Pesisir (Rob) di Kabupaten Karimun.
Surat edaran yang ditetapkan pada 2 November 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh perangkat daerah, TNI-Polri, instansi vertikal, camat, lurah, pelaku usaha, hingga masyarakat di Kabupaten Karimun.
Langkah antisipasi ini dilakukan menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan curah hujan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada periode November 2026 hingga Januari 2027 diprediksi berada pada kategori menengah hingga tinggi.
Selain faktor curah hujan, karakteristik geografis Karimun yang memiliki kawasan dataran rendah, pesisir, permukiman, pelabuhan, dan fasilitas publik turut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi genangan maupun banjir rob.
Banjir rob merupakan genangan air laut yang masuk ke wilayah daratan akibat fenomena pasang air laut. Kondisi tersebut dapat diperparah oleh faktor cuaca dan dinamika laut, sehingga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan pesisir.
Melalui surat edaran tersebut, Bupati Karimun menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk menyiapkan langkah antisipasi secara terpadu. Sekretaris Daerah ditugaskan mengoordinasikan dukungan lintas perangkat daerah, sedangkan BPBD-Damkar Kabupaten Karimun menjadi unsur teknis utama dalam penanganan kebencanaan.
BPBD-Damkar diminta menyiapkan personel, perahu, pompa portabel, peralatan evakuasi, serta logistik darurat. Selain itu, lembaga tersebut juga diminta memperbarui data wilayah rawan banjir dan rob, jalur evakuasi, titik kumpul, serta lokasi pengungsian.
Pada sektor infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diminta memeriksa dan menangani saluran drainase, gorong-gorong, jalan, jembatan, serta prasarana pengendali genangan.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertugas menggerakkan kegiatan pembersihan sampah yang berpotensi menyumbat saluran air maupun mencemari kawasan pesisir.
Sementara itu, Dinas Kesehatan diminta menyiapkan layanan kesehatan darurat, obat-obatan, ambulans, serta pemantauan potensi penyakit setelah banjir. Dinas Sosial juga diarahkan menyiapkan bantuan logistik, dapur umum, pendataan warga terdampak, dan perlindungan bagi kelompok rentan.
Dukungan juga diminta dari TNI dan Polri, terutama dalam kesiapan personel untuk membantu evakuasi, pengaturan lalu lintas, pengamanan wilayah, serta penyelamatan masyarakat.
Adapun instansi vertikal, termasuk BMKG, KSOP, Pos SAR, BKK, dan BPS, diminta memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, terutama terkait informasi cuaca, peringatan dini, keselamatan pelayaran, data, dan dukungan operasional.
Di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, camat, kepala desa, serta lurah diminta memetakan wilayah rawan, mendata warga rentan, mengaktifkan kerja bakti membersihkan saluran air, dan menyampaikan informasi peringatan dini kepada masyarakat.
Masyarakat, termasuk kelompok Desa Tangguh Bencana (DESTANA), relawan, RT/RW, dan tokoh masyarakat, juga diimbau berperan aktif dalam upaya pencegahan. Warga diminta tidak membuang sampah ke saluran air, memahami jalur evakuasi, menghindari instalasi listrik yang terendam, serta segera melaporkan kondisi darurat kepada BPBD-Damkar atau aparat setempat.
Dalam surat edaran tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa keselamatan jiwa masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jika kondisi sudah mengancam keselamatan warga, evakuasi dan pemberian bantuan harus segera dilakukan tanpa menunggu kelengkapan administrasi.
BPBD bersama instansi terkait juga diminta terus memantau perkembangan cuaca, kondisi pasang air laut, serta potensi genangan di sejumlah wilayah rawan di Kabupaten Karimun.
Penerbitan surat edaran ini menjadi langkah antisipasi pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Namun, efektivitas kesiapsiagaan tersebut akan sangat bergantung pada pelaksanaan instruksi, koordinasi antarinstansi, dan kesiapan petugas di lapangan. (MS)











