HarianUpdate.com | Meranti – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan sikap mendukung keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang secara struktural berada di bawah Presiden Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua PC GP Ansor Kabupaten Kepulauan Meranti, Gus Muttaqin, S.T., yang menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang sah, konstitusional, dan telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurutnya, pengaturan tersebut telah memberikan kejelasan komando serta memperkuat fungsi Polri dalam menjalankan tugas pokoknya, mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, hingga memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Keberadaan Polri di bawah Presiden RI adalah pengaturan konstitusional yang sudah tepat. Selama ini sistem tersebut berjalan dengan baik dalam menjaga stabilitas nasional dan penegakan hukum,” ujar Gus Muttaqin dalam keterangannya.
Ia menilai, Polri sebagai alat negara memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional serta menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Oleh karena itu, diperlukan kesinambungan kebijakan dan kejelasan struktur komando agar tugas-tugas kepolisian dapat dijalankan secara profesional dan terukur.
GP Ansor Kepulauan Meranti juga menyoroti komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme dan netralitas, khususnya dalam dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional.
“Selama ini Polri telah menunjukkan upaya untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Ini tentu perlu terus didukung oleh semua pihak demi terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat,” tambahnya.
GP Ansor Kepulauan Meranti berharap, Polri ke depan semakin memperkuat kepercayaan publik melalui pelayanan yang humanis, penegakan hukum yang adil, serta keterbukaan dalam menjalankan tugas-tugas institusionalnya sebagai pengayom masyarakat. (SR)
