HarianUpdate.com | Bengkalis – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, aparatur desa di Kabupaten Bengkalis menghadapi kondisi sulit akibat belum diterimanya gaji sejak Januari hingga Maret 2026.
Keterlambatan pembayaran tersebut diduga berkaitan dengan belum tersalurkannya Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah kepada seluruh desa di wilayah tersebut.
Sejumlah aparatur desa mengaku mulai merasakan dampak langsung dari kondisi tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga menjelang lebaran.
“Jangankan THR, gaji pokok saja belum kami terima sampai sekarang,” ujar salah seorang sekretaris desa di Pulau Bengkalis yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Selasa (17/3/2026).
Ia mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga di tengah kenaikan harga bahan pokok.
“Untuk kebutuhan anak-anak saja sudah mulai berat. Kami hanya bisa berharap ada kepastian sebelum lebaran,” tambahnya.
Keluhan serupa juga disampaikan aparatur desa lainnya di Kecamatan Bukit Batu. Mereka menyebut kondisi ini cukup memukul, mengingat sebagian besar kebutuhan keluarga bergantung pada penghasilan tersebut.
Sementara itu, aktivitas di sejumlah kantor desa yang biasanya meningkat menjelang hari raya, kini diwarnai kekhawatiran para perangkat desa terkait belum adanya kepastian pembayaran hak mereka.
Selain berdampak pada aparatur desa, kondisi ini juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil di tingkat desa. Lina, seorang pedagang sembako di Kecamatan Siak Kecil, mengaku omzet penjualannya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Biasanya menjelang lebaran ramai, tapi sekarang banyak yang hanya melihat-lihat saja. Katanya gaji belum keluar,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis, Ismail, membenarkan bahwa dana transfer ke desa saat ini belum dapat disalurkan.
“Penyaluran dana ke desa masih terkendala keterbatasan keuangan daerah. Hal ini juga telah disampaikan oleh BPKAD kepada pemerintah desa dalam rapat koordinasi,” jelas Ismail.
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus berupaya mencari solusi agar kewajiban tersebut dapat segera dipenuhi.
Sementara itu, pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkalis menyebutkan bahwa hingga saat ini daerah masih menunggu realisasi dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kami masih menunggu dana bagi hasil dari pusat. Jika sudah masuk, akan segera disalurkan, termasuk untuk pembayaran ke desa,” ujar perwakilan BPKAD.
Di sisi lain, seorang tokoh masyarakat Bengkalis, Effendi, menilai kondisi ini perlu segera mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap pelayanan publik di tingkat desa.
“Aparatur desa adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Jika hak mereka tertunda, tentu akan berdampak pada pelayanan dan juga ekonomi masyarakat desa,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Daerah Bengkalis selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah belum memberikan keterangan resmi meski telah diupayakan konfirmasi.
Pemerintah daerah diharapkan segera menemukan solusi agar pembayaran gaji aparatur desa dapat direalisasikan sebelum Hari Raya Idulfitri. (ZA)
