Daerah

Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Bupati Afni Tegaskan APBD Harus Berdampak bagi Masyarakat

6
×

Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Bupati Afni Tegaskan APBD Harus Berdampak bagi Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Teks foto: Bupati Siak Afni Z menyampaikan jawaban Pemerintah Kabupaten Siak atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Siak. (RK/HUC)

HarianUpdate.com | Siak – Bupati Siak Afni Z menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal daerah tidak akan mengurangi komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Afni saat menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna ke-8 masa sidang III DPRD Kabupaten Siak yang berlangsung di Ruang Rapat Putri Kacamayang, Senin (6/7/2026).

Dalam sambutannya, Afni menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Siak atas berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi yang diberikan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Siak atas perhatian, masukan, kritik, dan rekomendasi yang telah diberikan. Seluruhnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Afni.

Menurutnya, berbagai pandangan yang disampaikan DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta memperkuat pelayanan publik.

Afni mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tantangan yang cukup besar sehingga berdampak terhadap ruang gerak pembangunan di berbagai sektor. Namun demikian, ia memastikan kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah daerah menyadari bahwa tantangan pembangunan saat ini tidak terlepas dari keterbatasan kapasitas fiskal. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen kami untuk terus menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemkab Siak terus melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya menetapkan skala prioritas pembangunan, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan efisiensi belanja daerah, mempercepat digitalisasi pelayanan publik, serta memperjuangkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan sumber pembiayaan lainnya.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Orientasi pembangunan bukan hanya pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Bupati menjelaskan, sejumlah sektor yang menjadi perhatian DPRD, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan air bersih, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga penguatan perekonomian daerah, tetap menjadi prioritas pemerintah untuk ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pada sektor infrastruktur, kata Afni, pemerintah terus mengoptimalkan pemeliharaan jalan sekaligus memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat agar pembangunan dapat berjalan lebih maksimal.

Sementara di sektor pelayanan air bersih, Pemkab Siak terus melakukan berbagai inovasi, di antaranya melalui pengembangan sistem pembayaran digital, peningkatan jaringan distribusi air bersih, serta penambahan sambungan rumah bagi masyarakat secara bertahap.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, pemerataan tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan, serta memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Menutup penyampaiannya, Afni menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan yang ada. Pemerintah terbuka terhadap setiap kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kinerja serta menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tutupnya. (RK)

Penulis: RizkyEditor: Bobi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *