HarianUpdate.com | Natuna – Sebanyak delapan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan di Kabupaten Natuna resmi dilantik untuk masa bakti 2025–2030.
Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Natuna, Kamis (1/10/2026). Para ketua TP-PKK kecamatan yang dilantik diminta tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadikan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah sebagai dasar dalam menyusun program kerja.
Ketua TP-PKK Kabupaten Natuna, Syafartidah Jarmin, mengatakan setiap kecamatan memiliki karakteristik sosial, potensi daerah, serta kebutuhan masyarakat yang berbeda. Karena itu, pelaksanaan program PKK perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Delapan Ketua TP-PKK Kecamatan yang dilantik berasal dari Kecamatan Serasan, Suak Midai, Bunguran Utara, Bunguran Selatan, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Bunguran Barat, dan Bunguran Batubi.
Syafartidah berharap para pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah sekaligus berkontribusi dalam mendukung program pembangunan di wilayah masing-masing.
“Saudari sekalian harus dapat mengimbangi, mengemban, serta dituntut mendukung pelaksanaan program kerja pembangunan di wilayah kerja di mana saudari bertugas,” ujar Syafartidah.
Menurutnya, pelantikan Ketua TP-PKK Kecamatan idealnya dapat dilakukan setelah pelantikan camat baru. Hal itu dinilai penting agar organisasi PKK di tingkat kecamatan dapat segera menjalankan program kerja secara berkelanjutan.
Syafartidah mengatakan kondisi geografis, kultur, serta potensi sumber daya alam yang berbeda di setiap wilayah membutuhkan pendekatan yang disesuaikan.
Karena itu, para ketua TP-PKK kecamatan didorong menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada 10 Program Pokok PKK.
“Berbagai langkah penyesuaian, upaya pendekatan dalam memaksimalkan potensi yang ada harus terus dilakukan, tentunya sesuai dengan penerapan 10 Program Kerja PKK yang menjadi sandaran utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan,” katanya.
Ia menegaskan TP-PKK Kecamatan memiliki posisi penting dalam menggerakkan program pemberdayaan keluarga hingga tingkat desa dan kelurahan.
Sementara itu, Bupati Natuna melalui Asisten I Pemerintah Kabupaten Natuna, Saidir, menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, pembangunan juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, kesehatan masyarakat, pendidikan anak, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.
Saidir berharap para pengurus TP-PKK yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan komitmen, ketulusan, kreativitas, inovasi, dan semangat kebersamaan.
“Jadikan PKK sebagai organisasi yang benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pesannya.
Ia mengingatkan agar 10 Program Pokok PKK tidak berhenti sebagai kegiatan administratif, tetapi diwujudkan dalam program yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga.
Sejumlah bidang yang dinilai perlu mendapat perhatian antara lain peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga, pencegahan stunting, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan ekonomi keluarga.
Pemanfaatan sumber daya pangan lokal, kebersihan lingkungan, serta perlindungan perempuan dan anak juga diharapkan terus diperkuat melalui program PKK.
Sebagai daerah kepulauan dan perbatasan, Natuna memiliki karakteristik serta potensi masyarakat yang beragam. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program TP-PKK di masing-masing kecamatan.
Saidir mendorong TP-PKK Kecamatan melahirkan berbagai inovasi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah, termasuk melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, kerajinan, dan ekonomi kreatif.
Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun sinergi antara TP-PKK Kecamatan dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa atau kelurahan, kader Posyandu, kader kesehatan, organisasi perempuan, dunia usaha, serta masyarakat.
“Peran PKK sesungguhnya terletak pada kader yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Melalui sinergi tersebut, TP-PKK diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi organisasi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah.
Dengan demikian, program yang dijalankan diharapkan dapat memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh keluarga di masing-masing kecamatan. (SY)
