HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Riau di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Rabu (18/2/2026).
Forum tersebut merupakan bagian dari agenda tahunan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, yang bertujuan menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan sebelum dokumen RKPD ditetapkan.
Dalam forum itu, pemerintah daerah memaparkan rancangan prioritas pembangunan tahun 2027 agar program yang disusun tetap terarah, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kondisi fiskal daerah. Pendapatan daerah pada 2025 tercatat sebesar Rp8,30 triliun dan meningkat tipis pada 2026 menjadi Rp8,32 triliun.
Dengan kondisi tersebut, penyusunan APBD dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian, menyesuaikan kemampuan fiskal serta mempertimbangkan potensi risiko ekonomi.
Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.
“Perencanaan dan penganggaran harus selaras. APBD harus ditata secara disiplin dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah menghindari belanja yang tidak produktif, mengingat ruang fiskal yang terbatas.
“Ruang fiskal yang terbatas harus dijawab dengan kebijakan yang tepat sasaran dan efisien,” tambahnya.
Selain itu, DPRD mendorong agar program pembangunan tahun 2027 difokuskan pada penguatan sektor ekonomi daerah, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan UMKM.
Menurutnya, perencanaan yang matang akan menentukan kualitas pelaksanaan program serta meminimalkan potensi defisit anggaran.
“Perencanaan yang baik sejak awal akan membuat pelaksanaan program lebih optimal dan mengurangi risiko penyesuaian anggaran di tengah tahun,” jelasnya.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif antara eksekutif dan legislatif, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmizi, Ketua Komisi I Nur Azmi Hasyim, anggota DPRD lainnya, serta jajaran Forkopimda Riau, para bupati dan wali kota se-Riau, dan instansi terkait. (IR)
Advetorial
