HarianUpdate.com | Pekanbaru – Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, bersama Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Abdul Kasim, menerima audiensi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Riau di Ruang Rapat Komisi V DPRD Riau, Kamis (16/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, FSPMI menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan ketenagakerjaan, di antaranya mendorong agar kebijakan ketenagakerjaan berpihak pada perlindungan pekerja serta menolak sistem outsourcing dan praktik upah rendah.
Selain itu, FSPMI juga menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dengan alasan efisiensi, khususnya di sektor industri pulp dan kertas. Mereka juga meminta agar PHK terhadap Ketua PLUK SPPIK FSPMI PT KCN, Abdul Halim, dapat ditinjau kembali.
FSPMI turut mendesak pengawas ketenagakerjaan untuk menindak perusahaan yang belum memiliki Peraturan Perusahaan (PP), serta meminta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau lebih serius dalam menangani persoalan buruh, termasuk di sektor perkebunan kelapa sawit.
Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kuantan Singingi, Jon Hendri, menyampaikan bahwa perjuangan tersebut merupakan bentuk upaya memperjuangkan hak normatif pekerja.
“Kami berharap ada tindak lanjut konkret dari pertemuan ini, terutama terkait perlindungan hak pekerja, jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto menegaskan bahwa DPRD terbuka terhadap seluruh aspirasi masyarakat.
“Kami akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan dan menindaklanjutinya, termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi bersama,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya dua anggota FSPMI dalam perjalanan menuju lokasi aksi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Abdul Kasim menyebutkan bahwa seluruh poin tuntutan akan dipelajari lebih lanjut sebelum diambil langkah lanjutan.
“Kami akan membahas bersama instansi terkait. Namun, kami juga meminta Disnaker segera menindaklanjuti laporan yang ada,” katanya.
Abdul Kasim juga menyoroti adanya informasi terkait rencana PHK terhadap sekitar 300 pekerja di salah satu perusahaan di Riau dan meminta kejelasan data serta pemenuhan hak-hak pekerja.
Dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau disampaikan bahwa persoalan PHK tersebut berkaitan dengan langkah efisiensi perusahaan akibat penurunan ekspor, dan saat ini masih dalam pemantauan melalui mekanisme hubungan industrial.
Menutup pertemuan, DPRD Riau meminta seluruh pihak untuk menyampaikan data dan laporan secara lengkap, serta mendorong agar setiap persoalan ketenagakerjaan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Audiensi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi pekerja, serta memperkuat hubungan industrial yang harmonis di Provinsi Riau.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPW FSPMI Riau Satria Putra, Wakil Ketua FSPMI Provinsi Riau Yudi Efizon, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Riau Wawan, BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru Didi Saputra, unsur kepolisian Kompol Hendrik, serta perwakilan Disnakertrans Provinsi Riau. (IR)
Advetorial
