HarianUpdate.com | Pekanbaru — Pemerintah Provinsi Riau memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat program perumahan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta optimalisasi pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang diikuti Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur Riau, Kamis (8/10/2026).
SF Hariyanto mengatakan, percepatan program perumahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, balai terkait, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perbankan hingga pengembang.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami terus mengawal program ini dengan berkoordinasi bersama balai, pemerintah kabupaten dan kota, BPN serta pihak-pihak terkait lainnya. Saya juga sering mengundang mereka dalam rapat untuk mendengar langsung kendala yang terjadi di lapangan, karena tujuan kita satu, yaitu mempercepat BSPS,” tegas SF Hariyanto.
Ia menjelaskan, upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak tidak cukup hanya mengandalkan satu skema bantuan. Karena itu, Pemprov Riau juga mendorong optimalisasi program FLPP melalui sinergi dengan perbankan dan pengembang.
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat memperoleh lebih banyak pilihan akses terhadap perumahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan masing-masing.
“Program ini merupakan program Bapak Presiden yang perlu kita percepat dan kita selesaikan tepat waktu. Kami juga berharap ke depan alokasi untuk Riau dapat terus ditambah sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program perumahan,” ucapnya.
SF Hariyanto berharap koordinasi yang telah dibangun dapat terus diperkuat, sehingga pelaksanaan program perumahan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian target jangka pendek, tetapi juga mendukung perluasan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, meminta Pemprov Riau bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan koordinasi untuk mempercepat penyelesaian program yang masih berjalan.
“Kita bisa melakukan percepatan, terutama untuk pekerjaan yang masih tersisa. Mohon seluruh kabupaten dan kota dilibatkan agar program penyelesaian dapat bergerak lebih cepat dan tidak ada tahapan yang tertunda,” tuturnya.
Didyk mengapresiasi koordinasi yang telah dilakukan Pemprov Riau. Ia berharap pola kerja sama tersebut terus diperkuat, termasuk dalam mempersiapkan pelaksanaan program perumahan pada 2027.
Menurutnya, koordinasi sejak tahap pengusulan sangat penting agar proses verifikasi calon penerima dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih terukur.
“Kalau koordinasi sudah dilakukan sejak awal dan data calon penerima sudah lengkap, pekerjaan kita pada tahun 2027 akan jauh lebih cepat. Oleh karena itu, kami mohon dukungan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh dokumen dan informasi calon penerima tersedia sejak tahap pengusulan,” pungkasnya.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemprov Riau diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program perumahan, memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan, serta memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau. (RB)
