HarianUpdate.com | Jakarta – Ketua Umum Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Presisi Polri, H. Dian Surahman, menginstruksikan seluruh jajaran organisasinya di berbagai daerah untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah.
Instruksi tersebut disampaikan Dian Surahman bersama Sekretaris Jenderal DPP FRIC H. Deden Hardening sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mengawal program yang menyangkut langsung kebutuhan masyarakat.
Menurut Dian, program pemerintah yang telah ditetapkan nilainya harus dijalankan secara penuh tanpa ada pengurangan ataupun penyimpangan di lapangan.
“Program yang sudah ditetapkan pemerintah merupakan hak masyarakat. Jika anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.000, maka harus direalisasikan sebesar itu. Tidak boleh ada yang mengurangi ataupun memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi,” tegas Dian Surahman dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menegaskan, FRIC akan turut mengawasi jalannya program tersebut agar tepat sasaran, transparan, serta benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“FRIC berkomitmen mendukung program pemerintah dan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk Polri, untuk memastikan program yang menyentuh langsung masyarakat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dian secara khusus meminta seluruh pengurus dan anggota FRIC di daerah untuk melakukan pengawasan terhadap dapur pelaksana program MBG.
“Saya instruksikan seluruh jajaran FRIC di seluruh Indonesia untuk mengawasi dapur MBG di wilayah masing-masing. Pastikan makanan yang disalurkan layak konsumsi, higienis, dan memenuhi standar gizi yang telah ditentukan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar setiap temuan di lapangan segera didokumentasikan dan dilaporkan kepada pihak terkait apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran.
“Jika ada indikasi kecurangan, makanan yang tidak layak konsumsi, atau tidak sesuai standar, segera laporkan dan dokumentasikan agar bisa menjadi perhatian publik dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang,” tegasnya.
Sementara itu, Sekjen DPP FRIC H. Deden Hardening mengatakan pihaknya juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan adanya dugaan penyimpangan. FRIC siap menerima dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk,” ujarnya.
Menurut Deden, setiap laporan akan diverifikasi melalui pengumpulan data serta penelusuran langsung di lapangan oleh jajaran FRIC.
“Apabila ditemukan adanya pelanggaran yang merugikan masyarakat, laporan tersebut akan kami teruskan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti,” katanya.
FRIC berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG dapat menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.
“Program ini dibuat untuk membantu masyarakat. Jangan sampai ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari hak rakyat,” pungkasnya. (JA)
