HarianUpdate.com | Rohul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu menggelar talk show “Serambi Nogori Bupati Menyapa” sebagai upaya memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus membangun komunikasi dengan insan pers dan masyarakat. Kegiatan berlangsung di Ruang Conference Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Rokan Hulu, Kamis (23/7/2026).
Mengusung tema “Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati”, kegiatan tersebut menghadirkan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, sebagai narasumber utama, didampingi Kepala Diskominfo Rokan Hulu Suharman Nasution, S.Pi., M.M.
Turut hadir Kabag Kesra Saprizal AH, Kabag Umum Abdullah, SE, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Muhardhan Julfhatony, S.STP., M.Si., Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dr. Rudy Fadrial, S.Sos., M.Si., serta perwakilan organisasi wartawan di Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam paparannya, Yusmar menegaskan bahwa media memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
“Pemerintah membutuhkan dukungan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan bagian penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan mendapat kepercayaan publik,” ujarnya.
Yusmar menjelaskan arah pembangunan Kabupaten Rokan Hulu tetap mengacu pada visi Bupati Anton, ST., M.M. dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH., M.M., yakni menjadikan Rokan Hulu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM, pertanian, dan perkebunan yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat religius dan berkelanjutan.
Menurutnya, visi tersebut diwujudkan melalui empat misi utama, meliputi penguatan koordinasi kebijakan daerah, peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan kualitas pelayanan administrasi, serta penguatan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, pemerintah daerah menetapkan lima program prioritas pembangunan, di antaranya penyelesaian persoalan hak guna usaha (HGU) dan legalitas aset masyarakat, penguatan sektor riil dan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, hingga mitigasi persoalan hukum, khususnya di bidang pertanahan.
Yusmar juga memaparkan sejumlah inovasi layanan berbasis digital yang telah diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, seperti aplikasi e-RFK, e-Fopi, Sipintar, Sipormat, dan e-SAKIP.
Suasana diskusi berlangsung interaktif ketika sejumlah wartawan mengangkat berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk hasil evaluasi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Provinsi Riau.
Menanggapi hal tersebut, Yusmar memastikan Pemkab Rokan Hulu akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), terutama sebagai persiapan Rokan Hulu menjadi tuan rumah MTQ Provinsi Riau Tahun 2027.
“Pembinaan akan kita benahi secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas peserta, sistem pelatihan yang lebih terstruktur, hingga mekanisme pembentukan kafilah agar lebih profesional dan objektif,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Yusmar juga memberikan penjelasan terkait pembiayaan operasional pengantaran dan penjemputan jamaah haji tahun 2026 yang sempat menjadi pembahasan di media sosial.
Ia menegaskan seluruh biaya transportasi jamaah dari embarkasi menuju daerah asal merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Biaya tersebut tidak diambil dari setoran awal maupun biaya perjalanan ibadah haji yang dibayarkan jamaah. Anggaran itu mencakup transportasi, konsumsi, pengangkutan barang, hingga fasilitas pendukung lainnya yang telah disusun sesuai mekanisme dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Dalam sesi dialog, perwakilan organisasi wartawan menyampaikan apresiasi atas keterbukaan informasi yang dilakukan Pemkab Rokan Hulu. Mereka juga mengusulkan adanya regulasi yang lebih jelas terkait dukungan publikasi dan pola kemitraan media dalam berbagai kegiatan strategis pemerintah daerah.
Menanggapi usulan tersebut, Yusmar menyatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan Diskominfo serta Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk menyusun mekanisme kerja sama yang lebih transparan, profesional, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Masukan dari rekan-rekan media menjadi perhatian pemerintah. Ke depan kami akan menyusun pola kerja sama yang lebih terbuka, profesional, dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku,” katanya.
Melalui forum “Serambi Nogori Bupati Menyapa”, Pemkab Rokan Hulu berharap komunikasi antara pemerintah, insan pers, dan masyarakat semakin terbuka sehingga informasi resmi dapat tersampaikan secara cepat, akurat, dan mampu menangkal penyebaran informasi yang tidak benar. (MS)
