Nasional

Kejar Ketertinggalan Imunisasi, Kemenkes Dorong Akselerasi hingga Daerah

×

Kejar Ketertinggalan Imunisasi, Kemenkes Dorong Akselerasi hingga Daerah

Sebarkan artikel ini
Teks foto: Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan RI, dr. Indri Yogyaswari. (Net/HUC)

HarianUpdate.com | Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia mendorong seluruh pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan memperkuat komitmen dalam mempercepat capaian imunisasi sepanjang 2026.

Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Indri Yogyaswari, MARS, mengatakan percepatan capaian imunisasi tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, mitra pembangunan hingga masyarakat.

“Bapak Ibu sekalian, melalui pertemuan ini kami berharap adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah di seluruh tingkatan untuk melakukan akselerasi capaian imunisasi di tahun 2026,” ujar dr. Indri melalui kanal YouTube Direktorat Imunisasi, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui rencana aksi yang jelas, terukur dan dapat langsung diterapkan sesuai kondisi di masing-masing wilayah.

“Kami berharap akselerasi capaian imunisasi dilakukan melalui rencana aksi yang jelas, terukur dan dapat langsung dilaksanakan di wilayah masing-masing,” katanya.

Dr. Indri menegaskan, percepatan imunisasi harus dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Upaya tersebut, kata dia, tidak boleh hanya menjadi program yang dikejar pada 2026, tetapi harus dapat menjadi dasar pelaksanaan imunisasi pada tahun-tahun berikutnya.

“Kami berharap akselerasi percepatan imunisasi ini dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu serta berkelanjutan,” ujarnya.

“Percepatan imunisasi bukan hanya untuk tahun ini saja, tetapi diharapkan akselerasi ini nantinya bisa dipakai dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya,” sambungnya.

Ia optimistis target peningkatan cakupan imunisasi dapat dikejar apabila seluruh pihak mampu membangun koordinasi dan kolaborasi yang kuat.

“Kami optimis dengan koordinasi dan kolaborasi yang kuat serta solid dari semua pihak, kita dapat mengejar ketertinggalan imunisasi,” ungkapnya.

Menurutnya, salah satu sasaran penting dari percepatan tersebut adalah menurunkan jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi atau dikenal dengan istilah zero dose.

“Kita ingin menurunkan jumlah anak zero dose dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia,” katanya.

Dr. Indri mengingatkan bahwa waktu untuk mengejar target pembangunan kesehatan tidak panjang. Indonesia saat ini telah memasuki pertengahan periode menuju sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029.

“Karena waktu kita memang tidak banyak, Bapak Ibu. Kita sudah berada di pertengahan menuju RPJMN 2029,” ujarnya.

Meski demikian, ia kembali menegaskan optimismenya bahwa ketertinggalan capaian imunisasi dapat dikejar melalui kerja sama yang kuat dan terkoordinasi.

“Akan tetapi, kami optimis dengan koordinasi dan kolaborasi yang kuat dan solid, kita dapat mengejar ketertinggalan, menurunkan jumlah anak zero dose dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, dr. Indri juga mengajak seluruh pihak untuk menempatkan imunisasi sebagai tanggung jawab bersama.

“Imunisasi harus menjadi tanggung jawab bersama dan menjadi bagian dari upaya kita membangun generasi Indonesia yang sehat menuju Generasi Indonesia Emas 2045,” katanya.

Ia berharap ke depan semakin banyak anak Indonesia yang memperoleh imunisasi secara lengkap sehingga perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi juga semakin luas.

“Kami berharap ke depannya semakin banyak anak yang mendapatkan imunisasi lengkap, sehingga semakin banyak anak Indonesia yang terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi,” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, ia kembali menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas di antara seluruh pihak yang terlibat.

“Kami sangat membutuhkan komitmen, kemudian juga kolaborasi dan pembagian peran yang jelas dari seluruh sektor yang terlibat,” jelas dr. Indri.

“Baik kami di level pusat, kemudian pemerintah daerah, organisasi masyarakat, mitra pembangunan maupun seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya. (WL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *