HarianUpdate.com | Karimun – Pemerintah Kabupaten Karimun mengambil langkah untuk mengatasi terhentinya pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin ke Pulau Belat, khususnya Desa Sebele, yang telah berlangsung hampir sepekan.
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, mengatakan Pemkab Karimun tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunda penerapan aturan baru yang disebut berdampak terhadap distribusi BBM ke wilayah kepulauan dan perbatasan.
Menurut Iskandarsyah, pemberlakuan aturan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi geografis Kabupaten Karimun yang terdiri dari banyak wilayah kepulauan dan berada di kawasan perbatasan.
“Kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar BPH Migas menunda pemberlakuan aturan tersebut. Aturan ini belum tepat jika diterapkan di wilayah kepulauan dan perbatasan,” ujar Iskandarsyah saat memberikan keterangan, Rabu (16/9/2026).
Ia mengatakan persoalan tata kelola dan kuota BBM bersubsidi berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Pemkab Karimun akan membawa persoalan tersebut ke tingkat pemerintah pusat agar segera ditemukan solusi.
“Kita harus menyampaikan langsung ke pusat, bahkan ke Bapak Presiden, agar masalah ini segera dituntaskan,” tegasnya.
Selain menempuh jalur koordinasi regulasi, Pemkab Karimun juga berupaya menjaga agar distribusi BBM ke wilayah kepulauan tetap berjalan. Pemerintah daerah telah berkomunikasi dengan manajemen Pertamina Wilayah Batam terkait pasokan BBM untuk kecamatan-kecamatan di wilayah hinterland Karimun.
“Kami sudah berbicara dengan Pertamina Batam agar tetap menyalurkan BBM ke kecamatan-kecamatan di kepulauan. Semoga segera kembali normal,” katanya.
Sebelumnya, warga Desa Sebele mengeluhkan terhentinya pasokan bensin selama hampir sepekan. Kondisi tersebut berdampak terhadap sekitar 430 kepala keluarga (KK), terutama masyarakat yang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber penghasilan.
Ketiadaan BBM membuat mobilitas warga terganggu, termasuk untuk mengangkut hasil kebun dan menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Pemkab Karimun menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga distribusi BBM ke wilayah Pulau Belat kembali berjalan normal. (MS)
