Daerah

Audiensi BPJPH, Pemprov Riau Siap Perkuat Program Jaminan Produk Halal

4
×

Audiensi BPJPH, Pemprov Riau Siap Perkuat Program Jaminan Produk Halal

Sebarkan artikel ini
Audiensi BPJPH, Pemprov Riau Siap Perkuat Program Jaminan Produk Halal
Teks foto: Asisten II Setda Provinsi Riau, Helmi, menerima audiensi BPJPH di Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Riau, Jumat (13/2/2026). IR/HUC

HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Provinsi Riau menyatakan komitmennya dalam mendukung penguatan program jaminan produk halal yang digagas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dukungan tersebut disampaikan saat audiensi BPJPH bersama Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Riau, Jumat (13/2/2026).

Dalam pertemuan itu, perwakilan BPJPH menyampaikan permohonan dukungan pemerintah daerah agar pelaksanaan program jaminan produk halal di Riau dapat berjalan optimal. Dukungan yang diharapkan meliputi rekomendasi kepala daerah hingga kemungkinan fasilitasi sarana dan prasarana ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Helmi menegaskan bahwa pemerintah daerah memandang aspek kehalalan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian serius. Menurutnya, jaminan terhadap kehalalan produk menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen.

“Prinsipnya, pemerintah provinsi siap mendukung penguatan layanan jaminan produk halal karena masyarakat sangat peduli terhadap apa yang mereka konsumsi,” ujarnya.

Terkait ketersediaan fasilitas, Helmi menyampaikan bahwa saat ini belum terdapat gedung milik pemerintah provinsi yang kosong untuk dimanfaatkan. Meski demikian, Pemprov Riau membuka peluang penggunaan alternatif fasilitas lain yang memungkinkan.

“Kita akan mencarikan opsi terbaik terkait sarana pendukung,” tambahnya.

Sebagai langkah lanjutan, Helmi meminta agar BPJPH menyampaikan surat permohonan dukungan secara resmi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau sebagai dasar tindak lanjut kebijakan.

Selain itu, dalam audiensi juga mengemuka usulan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus guna memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Keberadaan satgas diharapkan mampu mempercepat implementasi program sekaligus memastikan sinergi antara BPJPH dan pemerintah daerah berjalan efektif. (IR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *