HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya menjadikan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Melalui rilis data statistik terbaru, pemerintah daerah memastikan arah pembangunan Riau berjalan lebih terukur, terarah dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Drs. H. Supriyadi, M.Si., mengatakan setiap kebijakan pemerintah harus disusun berdasarkan data yang akurat, komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bagi kami di Pemerintah Provinsi Riau, data BPS adalah dasar keputusan,” ujar Supriyadi, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, kondisi ekonomi Provinsi Riau saat ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2025, ekonomi Riau tercatat tumbuh sebesar 4,79 persen dengan kontribusi terhadap ekonomi nasional mencapai 5,08 persen.
Capaian tersebut menempatkan Provinsi Riau sebagai daerah dengan kekuatan ekonomi terbesar keenam di Indonesia.
Meski demikian, Supriyadi menilai struktur ekonomi Riau masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, terutama terkait penguatan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sektor ekonomi.
“Namun struktur ekonomi kita masih didominasi sektor primer dan perdagangan, yang menunjukkan nilai tambah belum optimal. Artinya kita tumbuh, tetapi belum cukup berkualitas. Kita besar, tetapi belum cukup kuat dalam hilirisasi,” jelasnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang baik harus diikuti dengan penguatan sektor industri dan penciptaan lapangan kerja yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka di Riau saat ini masih berada pada kisaran 4 persen lebih.
Kondisi tersebut, kata Supriyadi, menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan dunia industri dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia.
“Tingkat Pengangguran Terbuka berada di kisaran 4 persen lebih. Ini menunjukkan masih adanya mismatch antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja. Ini tidak bisa kita biarkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari seberapa besar masyarakat memperoleh pekerjaan dan peningkatan taraf hidup.
“Karena ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya pertumbuhan, tetapi seberapa banyak rakyat yang bekerja dan sejahtera,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi sosial, angka kemiskinan di Provinsi Riau tercatat sekitar 6,30 persen atau setara dengan 475 ribu jiwa.
Sedangkan gini rasio berada di angka 0,304 yang dinilai masih tergolong baik, meski kesenjangan antarwilayah masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Supriyadi menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau saat ini telah mencapai angka 76,31. Namun demikian, kualitas pendidikan dan pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan yang harus diperbaiki.
“IPM sudah mencapai 76,31, tetapi masih ada tantangan pada kualitas pendidikan. Artinya kita sudah baik, tetapi belum merata. Kita maju, tetapi belum inklusif sepenuhnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa seluruh data statistik tersebut harus menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Menurutnya, setiap angka dan indikator yang dirilis harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dan program yang tepat sasaran.
“Kalau kita tarik ke arah kebijakan, maka seluruh data ini harus kita letakkan dalam kerangka besar RPJMD 2025–2029. Artinya setiap angka hari ini harus kita jawab dengan program. Setiap masalah harus kita turunkan menjadi kebijakan konkret,” katanya.
Pemprov Riau sendiri telah menetapkan sejumlah target pembangunan menuju tahun 2027, di antaranya pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,92 hingga 5,32 persen, penurunan tingkat pengangguran menjadi 3,68–3,91 persen, serta penurunan angka kemiskinan ke kisaran 5,09–5,95 persen.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan gini rasio tetap terjaga pada angka 0,294–0,302 sebagai bagian dari upaya menjaga pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Supriyadi menilai rilis data statistik menjadi sangat strategis sebagai bahan evaluasi dan dasar koreksi kebijakan pembangunan ke depan.
“Di sinilah pentingnya rilis BPS hari ini. Data ini harus menjadi bahan evaluasi, dasar koreksi kebijakan, sekaligus pijakan percepatan pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus mampu menjadikan setiap data sebagai dasar langkah nyata yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Kalau hari ini data menunjukkan kita belum optimal, maka tugas kita bukan mencari alasan, tetapi mempercepat perbaikan. Karena bagi kami, setiap angka dalam statistik adalah wajah masyarakat Riau. Dan tugas pemerintah adalah memastikan angka-angka itu berubah menjadi kesejahteraan yang nyata,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Supriyadi berharap seluruh pihak dapat memanfaatkan data statistik yang telah dirilis sebagai dasar menyusun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Melalui forum ini, saya berharap seluruh data yang dirilis hari ini tidak hanya kita dengarkan, tetapi benar-benar kita pahami, kita dalami, dan kita tindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran. Karena dari data inilah kita bisa memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pencapaian target pembangunan daerah,” tutupnya. (IR)
