Daerah

Pemprov Riau Perkuat Komitmen Transformasi Digital, Jalani Verifikasi ADLD Award Nasional

2
×

Pemprov Riau Perkuat Komitmen Transformasi Digital, Jalani Verifikasi ADLD Award Nasional

Sebarkan artikel ini
Teks foto: Sekda Provinsi Riau, Syahrial Abdi, didampingi Kadis Kominfo Riau, Supriyadi, mengikuti proses visitasi dan verifikasi ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2026 di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (30/7/2026). RB/HUC

HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima visitasi dari Direktorat Eksekutif Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) dalam rangka verifikasi ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLD Award) 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penilaian terhadap kepemimpinan transformasi digital yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Visitasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (30/7/2026), dipimpin Direktur Eksekutif ASKOMPSI, Eddy Santoso, bersama tim penilai melalui rangkaian verifikasi dokumen, dialog dengan organisasi perangkat daerah (OPD), hingga evaluasi implementasi layanan digital kepada masyarakat.

Eddy Santoso menjelaskan, ADLD Award merupakan penghargaan tingkat nasional yang diberikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) yang dinilai mampu menjadi motor penggerak transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.

“ASKOMPSI Digital Leadership Government Award atau ADLD Award adalah ajang penghargaan nasional yang bertujuan mengapresiasi kepemimpinan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Penghargaan ini secara khusus diberikan kepada Sekretaris Daerah yang dinilai inovatif dan mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan pemerintahan digital,” ujar Eddy Santoso.

Ia menegaskan, penilaian tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga menitikberatkan pada implementasi transformasi digital yang berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, tahun ini merupakan penyelenggaraan kelima ADLD Award. Karena itu, proses verifikasi dilakukan secara menyeluruh agar hasil penilaian benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

“Hari ini kami melakukan visitasi yang dibagi dalam tiga sesi, yakni verifikasi dokumen digitalisasi daerah, dialog bersama kepala OPD terkait, serta diskusi mendalam bersama Sekretaris Daerah,” jelasnya.

Selain memeriksa dokumen dan berdialog dengan jajaran pemerintah daerah, tim ASKOMPSI juga akan melakukan penilaian langsung terhadap efektivitas pelayanan digital melalui wawancara dengan masyarakat.

“Kami juga akan mewawancarai masyarakat yang sedang mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dari sana kami dapat melihat sejauh mana digitalisasi benar-benar diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Eddy.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan Pemprov Riau telah menghadirkan sejumlah kepala perangkat daerah yang selama ini menjadi pelaksana transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.

“Hari ini saya didampingi kepala OPD yang telah melaksanakan digitalisasi pelayanan publik di Provinsi Riau. Pemerintahan digital berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi fokus kami dan terus kami jalankan secara konsisten,” ujar Syahrial Abdi.

Ia menambahkan, seluruh dokumen yang menjadi bagian dari proses penilaian telah disampaikan kepada tim asesor. Menurutnya, visitasi ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan kesiapan Pemprov Riau, baik dari aspek regulasi, dokumen pendukung, maupun implementasi di lapangan.

“Kami berharap seluruh dokumen yang telah kami sampaikan dapat terkonfirmasi dengan baik sehingga mampu meyakinkan tim penilai bahwa Pemerintah Provinsi Riau memiliki regulasi, dokumen, serta implementasi yang memberikan dampak nyata terhadap pelayanan masyarakat,” katanya.

Syahrial menegaskan, transformasi digital merupakan komitmen jangka panjang Pemerintah Provinsi Riau dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

“Transformasi digital bukan hanya untuk memenuhi indikator penilaian, tetapi menjadi komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Harapannya, masyarakat semakin mudah mengakses layanan pemerintah sehingga kepercayaan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terus meningkat,” pungkasnya. (RB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *