HarianUpdate.com | Jakarta — Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) meluncurkan Program Satu Desa, Satu Wartawan (One Village, One Journalist/Reporter). Program tersebut ditujukan untuk memperkuat akses informasi dan partisipasi wartawan dalam memantau pembangunan di desa, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ketua Umum PWMOI KRH HM Jusuf Rizal, SH, mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya organisasi untuk membantu memperkuat fungsi pengawasan pembangunan di tingkat desa.
Menurut Jusuf Rizal, keterbatasan akses informasi dan lemahnya pengawasan dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan desa.
“Berdasarkan pengalaman lemahnya akses informasi di desa, khususnya di daerah tiga T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) turut berkontribusi terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),” tegas Jusuf Rizal kepada media di Jakarta.
Ia menilai, persoalan pengawasan di sejumlah wilayah desa perlu mendapat perhatian karena dapat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan anggaran.
Dikatakannya, pengawasan yang kuat diperlukan agar program pembangunan, fasilitas publik, serta berbagai kegiatan yang menggunakan anggaran negara maupun daerah dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Guna mengatasi masalah lemahnya pengawasan dan akses informasi, PWMOI meluncurkan program Satu Desa, Satu Wartawan (One Village, One Journalist/Reporter). Jadi setiap desa akan memiliki wartawan/reporter sebagai mata dan telinga mengawasi pembangunan di desa,” ujar Jusuf Rizal.
Jusuf Rizal mengatakan perkembangan teknologi dan Revolusi Industri 4.0 perlu dimanfaatkan untuk memperluas akses informasi sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pendiri LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dan Ketua Umum Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara itu menyebut program tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong penerapan clean and good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Untuk menjalankan program tersebut, PWMOI menyatakan akan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan sejumlah pihak, di antaranya Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Desa, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), serta perusahaan di sektor telekomunikasi.
Kerja sama tersebut, menurut PWMOI, diarahkan untuk mendukung kebutuhan informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program di berbagai daerah.
Selain memperkuat pengawasan pembangunan, Program Satu Desa, Satu Wartawan juga dirancang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.
PWMOI menyatakan akan memberikan pendidikan jurnalistik, pelatihan kompetensi, serta mendorong sertifikasi bagi peserta yang mengikuti program tersebut.
Bagi peserta yang belum memiliki media online, PWMOI menyebut akan memberikan fasilitasi melalui media group Jaring Media Nusantara (JMN).
Program tersebut terbuka bagi masyarakat yang berminat menjadi wartawan atau reporter. Peserta yang mengikuti program akan mendapatkan pendidikan jurnalistik serta fasilitas berupa kartu reporter dan Kartu Tanda Anggota (KTA) PWMOI sesuai ketentuan organisasi.
Dalam keterangannya, Redaksi PWMOI menyebut Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) merupakan brand produk dari organisasi berbadan hukum Perkumpulan Pewarta Media Globalindo (PWMOI).
PWMOI juga menyatakan brand tersebut telah terdaftar sebagai hak kekayaan intelektual (HAKI) dan dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Pernyataan mengenai status badan hukum, pendaftaran merek, maupun perlindungan HAKI tersebut merupakan keterangan dari pihak PWMOI.
Melalui Program Satu Desa, Satu Wartawan, PWMOI berharap kehadiran wartawan di tingkat desa dapat membantu memperluas akses informasi publik sekaligus mendorong masyarakat lebih aktif mengikuti perkembangan pembangunan di wilayahnya. (ZA)
