HarianUpdate.com | Bengkalis — Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Nota Keuangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis, Senin (21/9/2026).
Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga diarahkan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni melalui Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso saat menghadiri rapat paripurna di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Bengkalis.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III H. Misno. Rapat tersebut turut dihadiri 25 anggota DPRD serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dalam penyampaiannya, Bagus mengatakan perubahan APBD perlu dilihat sebagai momentum untuk mengevaluasi kembali kesesuaian kebijakan fiskal dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah.
“Setiap rupiah APBD harus memiliki tujuan. Setiap program harus memiliki keluaran. Setiap kegiatan harus memiliki hasil. Dan yang paling penting, setiap belanja harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Bagus.
Ia menjelaskan, Ranperda dan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026 disusun berdasarkan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan perkembangan kapasitas pendapatan, kebutuhan belanja, penyesuaian pembiayaan, kemampuan fiskal daerah, serta dinamika dan prioritas pembangunan.
Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp3,570 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp3,578 triliun. Adapun pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp8,266 miliar.
Menurut Bagus, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari terlaksananya kegiatan atau tingginya realisasi anggaran. Dampak program terhadap masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
“Ukuran keberhasilan bukan seberapa besar anggaran yang habis dibelanjakan, tetapi seberapa besar persoalan masyarakat yang berhasil kita selesaikan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, arah kebijakan perubahan APBD 2026 difokuskan pada penguatan pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan desa, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Bagus mengatakan orientasi tersebut diperlukan agar terdapat hubungan yang jelas antara anggaran yang dialokasikan dengan keluaran, hasil, serta manfaat yang diterima masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Bagus juga meminta seluruh kepala perangkat daerah aktif mengikuti proses pembahasan Perubahan APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Ia meminta perangkat daerah menyiapkan data secara lengkap, memahami substansi setiap program, serta dapat menjelaskan kebutuhan anggaran secara objektif dan terukur.
“Siapkan data, kuasai substansi, jelaskan kebutuhan secara objektif. Pastikan setiap program yang dipertahankan benar-benar memiliki urgensi serta manfaat yang jelas,” tegasnya.
Bagus berharap pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 antara pemerintah daerah dan DPRD dapat berlangsung secara konstruktif, kritis, objektif, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar APBD yang nantinya ditetapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan serta menjawab kebutuhan masyarakat.
“Mari kita jaga disiplin fiskal, kita perkuat sinergi, kita percepat pelaksanaan pembangunan, dan kita pastikan APBD benar-benar hadir sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan, meningkatkan pelayanan, dan menghadirkan kesejahteraan,” pungkasnya. (ZA)
