HarianUpdate.com | Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan sikap politiknya untuk tetap mempertahankan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pernyataan ini disampaikan menyusul kembali mengemukanya wacana Pilkada yang dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, mengatakan bahwa posisi partainya terkait sistem Pilkada sudah final dan telah disampaikan secara terbuka oleh jajaran pimpinan partai.
“Pandangan kami sebenarnya sudah sangat tegas dan konsisten sejak awal,” ujar Ganjar dalam keterangannya kepada media, Minggu (11/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa diskursus mengenai mekanisme Pilkada bukanlah hal baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pada masa sebelum Reformasi, kepala daerah memang dipilih melalui DPRD. Namun, perubahan politik pasca-1998 mendorong tuntutan masyarakat agar pemimpin daerah dipilih secara langsung.
“Reformasi membawa aspirasi kuat dari publik agar rakyat diberi hak memilih pemimpinnya sendiri, dan itu kemudian diakomodasi dalam regulasi,” jelasnya.
Ganjar menuturkan, meski dalam proses awalnya sempat terjadi perdebatan di tingkat kebijakan, pemerintah pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menetapkan Pilkada langsung melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang kemudian disahkan menjadi undang-undang.
Selain itu, ia menyebut Mahkamah Konstitusi juga telah menempatkan Pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Ganjar menilai upaya untuk menghidupkan kembali wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi membuka kembali perdebatan lama yang secara hukum dan konstitusi telah mendapatkan kepastian.
“Karena itu, sikap PDI Perjuangan tidak berubah. Kami tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung,” tegasnya. **
