HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat desa.
Langkah tersebut salah satunya dilakukan melalui rencana rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh desa di Provinsi Riau yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan September 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, rakor tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus upaya memperkuat komitmen bersama dalam mencegah terjadinya karhutla.
“Kita merencanakan pelaksanaan rapat koordinasi bersama seluruh desa di Riau pada pertengahan September mendatang. Kegiatan ini dilakukan untuk merespons sekaligus memperkuat langkah pencegahan setelah kondisi kebakaran hutan dan lahan di Riau saat ini dapat kita kendalikan dengan baik,” ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, pencegahan karhutla tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun aparat penegak hukum. Keterlibatan pemerintah desa dinilai penting karena berada paling dekat dengan masyarakat dan aktivitas pembukaan lahan.
“Pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur sampai ke tingkat pemerintahan paling bawah. Desa memiliki posisi yang sangat strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan, pemerintah desa juga memiliki peran dalam memberikan sosialisasi dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembukaan lahan.
“Desa harus ikut melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat agar pembukaan lahan tidak dilakukan dengan cara membakar,” ujarnya.
SF Hariyanto mengungkapkan, Pemprov Riau bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) sebelumnya telah menandatangani maklumat terkait penanggulangan karhutla.
“Pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh jajaran Forkopimda dan Lembaga Adat Melayu Riau telah menandatangani maklumat terkait penanggulangan karhutla,” jelasnya.
Menurutnya, komitmen tersebut perlu diperkuat hingga tingkat kabupaten/kota dan desa. Karena itu, dalam rakor mendatang akan didorong adanya deklarasi bersama yang melibatkan kepala desa, pemerintah kabupaten/kota hingga aparat kewilayahan.
“Diperlukan juga kesepakatan bersama dengan kepala desa, pemerintah kabupaten/kota, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas melalui deklarasi bersama,” katanya.
Ia menjelaskan, deklarasi tersebut nantinya menjadi bentuk komitmen bersama untuk mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Isinya adalah komitmen untuk mengimbau sekaligus melarang keras masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Deklarasi ini juga memuat kejelasan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar,” ungkap SF Hariyanto.
Ia menegaskan, langkah pencegahan harus dilakukan secara serius mengingat dampak karhutla dapat dirasakan secara luas, tidak hanya terhadap lingkungan tetapi juga kesehatan dan aktivitas masyarakat.
“Langkah ini penting karena dampak kerugian akibat karhutla jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kalau terjadi kebakaran, aktivitas masyarakat dan sekolah bisa terganggu,” terangnya.
Selain mengganggu aktivitas masyarakat, lanjutnya, asap akibat karhutla juga dapat berdampak terhadap kesehatan.
“Kasus penyakit ISPA bisa meningkat tajam. Bahkan, hubungan dengan negara tetangga juga ikut terdampak akibat asap,” ujarnya.
Karena itu, SF Hariyanto berharap rakor bersama seluruh desa tersebut dapat menjadi momentum untuk menyatukan langkah pencegahan karhutla secara berkelanjutan.
“Tujuan kami melaksanakan rakor tersebut adalah untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan sampai ke tingkat desa. Pencegahan jangan hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi, tetapi harus menjadi komitmen bersama,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah menteri juga direncanakan hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.
“Nanti juga direncanakan ada beberapa menteri yang akan menjadi narasumber dalam kegiatan rapat koordinasi ini,” pungkasnya. (RB)
