HarianUpdate.com | Jakarta – Pemerintah Provinsi Riau meraih peringkat kedua nasional untuk klasifikasi provinsi dalam penilaian Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diterima Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto dari Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ilham Akbar Habibie, dalam acara penganugerahan yang digelar di Auditorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026).
Penganugerahan tersebut diselenggarakan PII bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ajang itu menjadi bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang dinilai mampu menerapkan praktik keinsinyuran secara profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Penilaian IKD mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Pengukuran mencakup empat aspek utama, yakni kebijakan, sumber daya manusia, proyek keteknikan, serta dampak dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Riau menjadi salah satu dari enam provinsi yang diundang khusus dalam penganugerahan IKD 2026. Lima provinsi lainnya yakni Bali, DKI Jakarta, Lampung, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.
Enam provinsi tersebut terpilih setelah melalui rangkaian proses penilaian yang diikuti puluhan provinsi dari seluruh Indonesia. Tahapan penilaian mencakup pengisian data, verifikasi hingga asesmen yang dilakukan Dewan Asesor PII sejak Juli 2026.
Capaian Riau tersebut merupakan hasil kerja kolektif 21 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Proses penilaian dikoordinasikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau bersama Pengurus Wilayah PII Provinsi Riau.
Kepala BKD Provinsi Riau, Budi Fakhri, mengatakan keberhasilan Riau meraih posisi kedua nasional tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh perangkat daerah bersama PII Wilayah Riau.
“Alhamdulillah, dengan dukungan dan kerja sama seluruh Perangkat Daerah bersama PII Wilayah Riau, Provinsi Riau mampu menunjukkan komitmen nyata dalam penerapan praktik keinsinyuran yang profesional pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar Budi Fakhri.
Menurut Budi, proses penilaian IKD 2026 sekaligus menjadi pengalaman penting bagi pemerintah daerah karena pengukuran keinsinyuran daerah tersebut merupakan yang pertama kali dilaksanakan secara nasional.
“Ini merupakan pengukuran keinsinyuran daerah pertama yang dilaksanakan secara nasional, sehingga seluruh pihak juga belajar sepanjang prosesnya,” katanya.
Dalam proses asesmen, sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari penyusunan kebijakan tertulis hingga pendataan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki latar belakang pendidikan teknik.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong fasilitasi sertifikasi profesi keinsinyuran serta melakukan pendokumentasian berbagai proyek dan inovasi keteknikan yang dilaksanakan masing-masing perangkat daerah.
Budi mengatakan, capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Riau untuk terus memperkuat ekosistem keinsinyuran daerah.
“Ke depan, komitmen ini harus terus kita tingkatkan. ASN yang memiliki latar belakang teknik perlu didorong untuk meningkatkan kompetensi dan menempuh sertifikasi profesi keinsinyuran,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan kompetensi tenaga teknis penting untuk mendukung kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi pembangunan di Provinsi Riau.
Pemprov Riau juga berkomitmen mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut melalui penguatan tata kelola keinsinyuran secara berkelanjutan.
“Harapannya, capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip keinsinyuran yang profesional,” kata Budi.
Dalam kegiatan tersebut, SF Hariyanto turut didampingi Kepala BKD Provinsi Riau Budi Fakhri, Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Decy, serta Dewan Pembina PII Riau yang juga Ketua Umum DPP ASPEKNAS H. Aswandi.
Turut hadir Dewan Penasehat PII Riau Irving Kahar Arifin, Ketua PII Provinsi Riau Ulul Azmi, serta Ketua Deputi Bidang Organisasi dan Kelembagaan PII Riau Pipin Azrin.
Penghargaan peringkat kedua nasional tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap upaya Pemprov Riau dalam membangun tata kelola keinsinyuran yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. (RB)
