HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta lembaga keuangan mikro syariah sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut dipaparkan dalam kegiatan pemaparan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Provinsi Riau yang berlangsung secara virtual di Riau Command Center (RCC) Menara Lancang Kuning, Selasa (12/5/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan penguatan UMKM berbasis syariah menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah karena sektor tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Pengembangan ekonomi syariah harus mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama melalui pemberdayaan UMKM dan penguatan sektor usaha produktif,” ujar Syahrial Abdi.
Dalam pemaparannya, Syahrial menyebutkan bahwa total pembiayaan syariah untuk UMKM di Provinsi Riau sepanjang tahun 2025 mencapai Rp3,58 triliun. Sementara itu, pembiayaan syariah pada sektor mikro tercatat sebesar Rp480 miliar atau sekitar 16 persen dari total pembiayaan syariah yang disalurkan.
Menurutnya, berbagai program pemberdayaan juga terus dijalankan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha. Program tersebut meliputi Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA), onboarding UMKM, Karya Riau Bertuah, hingga Kelompok Meranti Bersagu yang melibatkan puluhan tenant dan pelaku usaha di berbagai daerah.
Selain penguatan usaha, Pemerintah Provinsi Riau juga mengembangkan program ekonomi hijau berbasis UMKM dengan melibatkan ratusan pelaku usaha pada klaster pangan, khususnya komoditas padi dan cabai.
“Program ekonomi hijau ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendukung upaya menjaga keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Di sektor keuangan mikro syariah, perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah juga menunjukkan tren positif. Total aset Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Provinsi Riau tercatat mencapai Rp37,9 miliar, sedangkan aset Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) mencapai Rp40,9 miliar.
Selain itu, saat ini terdapat 109 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Riau yang telah menerapkan praktik bisnis berbasis syariah sebagai bagian dari upaya memperluas ekosistem ekonomi syariah di tingkat masyarakat.
Syahrial menegaskan, Pemerintah Provinsi Riau akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pengembangan UMKM dan lembaga keuangan syariah.
“Kami akan terus memperkuat kolaborasi dan dukungan terhadap UMKM serta lembaga keuangan syariah agar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” tutupnya. (RB)
Advetorial
