HarianUpdate.com | Dharmasraya — Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menginstruksikan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Dharmasraya agar manfaat program tersebut dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu, pada tahun ini.
Instruksi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Menteri PU ke Kabupaten Dharmasraya, Rabu (6/5/2026), untuk meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Pulau Punjung.
Kunjungan itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Dody, percepatan pembangunan penting dilakukan agar fasilitas pendidikan berkualitas dengan dukungan sarana memadai dapat segera dimanfaatkan.
“Sekolah Rakyat ini kita dorong percepatannya, sehingga manfaatnya, baik dari sisi kualitas pendidikan maupun fasilitas yang baik, bisa segera dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu,” ujar Dody.
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem sebagaimana program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dari hasil peninjauan di lapangan, Dody menilai progres pembangunan menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.
“Dari hasil pengecekan di lapangan, progresnya cukup menggembirakan. Ini menunjukkan kerja-kerja percepatan berjalan dengan baik,” katanya.
Ia menjelaskan, saat ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 9 persen. Dengan percepatan pekerjaan rata-rata dua persen per hari, pihaknya optimistis pembangunan dapat diselesaikan sesuai target.
“Dengan progres dua persen setiap hari, kami optimistis dapat menyelesaikannya sesuai target pada 20 Juni 2026, karena adik-adik kita akan segera memulai tahun ajaran baru,” ungkapnya.
Menurut Dody, capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang berjalan efektif antara satuan tugas percepatan pembangunan dan pemerintah daerah.
“Koordinasi satgas percepatan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah juga bekerja dengan baik, semua pihak menjalankan perannya sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU turut didampingi jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), serta unsur pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut.
Sementara itu, Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan Menteri PU ke daerahnya.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan seluruh masyarakat, kami mengapresiasi dan berterima kasih atas kehadiran Bapak Menteri di daerah kami untuk memastikan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan dengan baik. Ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus mempercepat pembangunan,” ujar Annisa.
Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai program pembangunan di Dharmasraya, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, penanggulangan banjir Timpeh, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Dalam kesempatan itu turut hadir Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Zigo Rolanda, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy, Wakil Ketua DPRD Dharmasraya Sujito beserta sejumlah anggota DPRD lainnya. Hadir pula Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro serta Dandim 0310/SSD Letkol CZI Joko Stradona.
Pembangunan Sekolah Rakyat tersebut berdiri di atas lahan seluas sekitar 10 hektare dengan berbagai fasilitas pendidikan dan penunjang. Fasilitas yang dibangun meliputi gedung sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA, delapan asrama siswa, dua rumah susun guru, guest house, masjid, gedung serbaguna, dapur, gudang, hingga kantin pada setiap jenjang pendidikan.
Selain itu, kawasan pendidikan tersebut juga dilengkapi sarana olahraga, termasuk lapangan sepak bola, dengan total kapasitas mencapai 1.080 siswa.
Proyek pembangunan Sekolah Rakyat mulai berkontrak pada 10 Maret 2026 dengan target awal penyelesaian pada 4 November 2026. Namun, melalui langkah percepatan yang dilakukan pemerintah, pembangunan ditargetkan rampung lebih cepat agar dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran baru. (BR)
