HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat koordinasi percepatan penanganan kerusakan ruas Jalan Mahato (batas Kabupaten Rokan Hilir)–Simpang Manggala, Selasa (21/7/2026). Rapat yang dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, itu melibatkan sejumlah perusahaan yang beroperasi di sepanjang ruas jalan tersebut guna membangun kolaborasi dalam perbaikan infrastruktur.
SF Hariyanto mengatakan kondisi ruas Jalan Mahato–Simpang Manggala membutuhkan penanganan segera karena banyak titik mengalami kerusakan yang mengganggu mobilitas masyarakat maupun aktivitas perusahaan.
“Kita mengundang rekan-rekan perusahaan yang berada di sekitar ruas jalan Dalu-Dalu hingga Simpang Manggala untuk berkolaborasi. Kita berharap kondisi ruas ini menjadi lebih baik karena masih banyak jalan berlubang, sementara kemampuan fiskal pemerintah daerah saat ini cukup terbatas untuk memperbaiki seluruh ruas hingga benar-benar mantap,” ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau.
Ia menjelaskan, Pemprov Riau telah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk memperbaiki sekitar 8,7 kilometer ruas jalan tersebut. Namun, masih terdapat sekitar 27 kilometer jalan yang membutuhkan penanganan sehingga diperlukan dukungan dari perusahaan yang memanfaatkan jalur tersebut.
“Kita berharap ada koordinasi dan kolaborasi dengan perusahaan. Jangan hanya mengharapkan pemerintah, karena kondisi ini membutuhkan kerja sama dan kontribusi semua pihak,” katanya.
SF Hariyanto menegaskan, Pemerintah Provinsi Riau tidak menerima dana dari perusahaan untuk perbaikan jalan. Peran pemerintah, kata dia, hanya melakukan pengawasan serta memberikan spesifikasi teknis agar pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan standar.
“Pemerintah tidak menerima dana dari perusahaan. Kami hanya melakukan pengawasan dan memberikan spesifikasi teknis agar kualitas pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Selain membahas perbaikan infrastruktur, SF Hariyanto juga mengimbau perusahaan menggunakan kendaraan operasional berpelat nomor BM sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Menurutnya, pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan melalui penggunaan pelat BM akan kembali dimanfaatkan untuk pembangunan, termasuk pemeliharaan jalan di Provinsi Riau.
“Kami mengimbau para pengusaha menggunakan pelat BM sebagai bentuk kerja sama dalam pembangunan daerah. Setoran pajaknya akan kembali untuk memperbaiki jalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi solusi terbaik di tengah keterbatasan anggaran daerah. Apabila kondisi jalan terus memburuk hingga tidak dapat dilalui, maka aktivitas masyarakat maupun perusahaan juga akan ikut terdampak.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Zulfahmi, mengungkapkan ruas Jalan Mahato (batas Kabupaten Rokan Hilir)–Simpang Manggala memiliki panjang sekitar 80,65 kilometer.
Menurutnya, kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut.
“Pada musim hujan banyak kendaraan perusahaan yang terperosok karena kondisi jalan. Kendaraan sering tersangkut sehingga mobilitas terganggu dan masyarakat pun menyampaikan banyak keluhan akibat kemacetan yang terjadi,” jelas Zulfahmi.
Berdasarkan data Dinas PUPR Provinsi Riau, ruas jalan tersebut mengalami kerusakan berat sepanjang 8.450 meter dengan tingkat kerusakan di atas 30 persen. Selain itu, terdapat kerusakan sedang sepanjang 27.250 meter dengan tingkat kerusakan antara 10 hingga 30 persen yang juga memerlukan penanganan segera melalui sinergi antara pemerintah dan perusahaan. (RB)
