Daerah

Temui Kemenko Perekonomian, Bupati Siak Dorong Status PSN untuk KITB

0
×

Temui Kemenko Perekonomian, Bupati Siak Dorong Status PSN untuk KITB

Sebarkan artikel ini
Teks foto: Bupati Siak Afni Zulkifli saat melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera. (RK/HUC)

HarianUpdate.com | Siak – Bupati Siak Afni Zulkifli terus memperjuangkan percepatan pembangunan daerah dengan mendorong Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) kembali berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) serta mengusulkan revitalisasi Istana Kesultanan Siak kepada pemerintah pusat.

Upaya tersebut disampaikan Afni usai melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menurut Afni, pertemuan itu membahas dua agenda utama, yakni pengusulan kembali KITB sebagai PSN dan dukungan pemerintah pusat terhadap revitalisasi Istana Siak sebagai salah satu destinasi wisata sejarah unggulan di Provinsi Riau.

“Kami menyampaikan keinginan besar Pemerintah Kabupaten Siak agar Kawasan Industri Tanjung Buton dapat kembali menjadi Proyek Strategis Nasional. Dulu KITB sempat berstatus PSN pada 2018, namun pada 2019 status itu tidak lagi disandang,” ujar Afni.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KITB dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk kembali diusulkan sebagai proyek strategis nasional.

“Salah satu syarat PSN adalah memiliki lahan minimal 50 hektare. Saat ini KITB memiliki lahan berstatus clear and clean serta bersertifikat Hak Guna Bangunan seluas sekitar 600 hektare, dengan total kawasan mencapai lebih dari 3.000 hektare,” jelasnya.

Selain memiliki luasan lahan yang memadai, KITB juga berada pada lokasi strategis karena berdekatan dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka serta didukung akses jalan nasional yang telah terhubung hingga ke kawasan industri tersebut.

“Kalau nanti kembali menjadi PSN, tentu berbagai urusan seperti infrastruktur, perpajakan, AMDAL dan lainnya akan lebih mudah sehingga semakin menarik bagi para investor,” kata Afni.

Menurutnya, meskipun saat ini belum berstatus PSN, kawasan industri tersebut telah mulai menarik minat investor dan sejumlah investasi telah berjalan.

“Sudah ada galangan kapal dengan nilai investasi sekitar Rp300 miliar dan dalam waktu dekat akan diresmikan investasi baru senilai Rp1 triliun,” ungkapnya.

Selain membahas sektor industri, Afni juga menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Siak, khususnya melalui revitalisasi Istana Kesultanan Siak.

Ia menilai Siak memiliki kekuatan sejarah, budaya, dan geografis yang layak mendapat perhatian lebih dalam program pengembangan destinasi wisata nasional.

“Kami menjelaskan mengapa pariwisata Siak juga harus mendapat atensi. Siak memiliki sejarah yang kuat, budaya yang kaya, letak geografis yang strategis, serta daya tarik wisata yang besar,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta Pemerintah Kabupaten Siak segera menyiapkan proposal dan dokumen pendukung agar usulan tersebut dapat masuk dalam skala prioritas pemerintah pusat.

“Kami diminta segera menyiapkan proposal dan bahan pendukung. Insya Allah akan dikawal agar bisa masuk dalam prioritas ke depan,” pungkas Afni.

Pemkab Siak berharap upaya tersebut dapat membuka peluang investasi yang lebih luas, mempercepat pembangunan kawasan industri, serta meningkatkan daya tarik wisata sejarah dan budaya di Kabupaten Siak. (RK)

Infotorial

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *