HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau bersama Sekretariat DPRD menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Wilayah Riau di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, Rabu (4/3/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B/1258/KSP.00/70-72/02/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen lembaga legislatif daerah dalam mendukung pencegahan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, peserta menerima pemaparan terkait pemetaan titik rawan korupsi yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah sinkronisasi kebijakan antara KPK dan DPRD Provinsi Riau guna memastikan setiap proses kerja berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu perwakilan dalam kegiatan tersebut menegaskan pentingnya penguatan integritas dalam setiap lini kerja pemerintahan.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari penguatan sistem dan komitmen bersama untuk menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Riau diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Rakor ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. (IR)
Advetorial
