HarianUpdate.com | Natuna – Kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Natuna menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), H. Mustamin Bakri, S.Sos. Salah satunya ruas Jalan Pering-Penagi yang mengalami kerusakan dan berlubang di sejumlah titik.
Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah akibat kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran, Mustamin berupaya mengawal perbaikan ruas jalan tersebut melalui dana pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Kepri.
Mustamin mengatakan, kondisi fiskal daerah saat ini membuat pemerintah daerah memiliki ruang yang terbatas untuk melahirkan program pembangunan baru, termasuk dalam pemeliharaan infrastruktur.
“Jangankan untuk melahirkan kegiatan baru, usulan anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur pun berpotensi terhapus saat dilakukan evaluasi refocusing anggaran di tingkat eksekutif,” ujar Mustamin saat berbincang dengan HarianUpdate.com.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi daerah, terutama kabupaten yang memiliki keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, diperlukan upaya bersama agar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi, tetap mendapatkan perhatian.
Mustamin mengungkapkan, pada tahun ini dirinya telah mengusulkan anggaran pemeliharaan ruas jalan provinsi yang berada di Natuna, termasuk Jalan Pering-Penagi.
Namun, anggaran yang sebelumnya disiapkan tersebut sempat tidak masuk dalam alokasi setelah melalui proses evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi Kepri.
Saat melaksanakan rangkaian kegiatan reses di Natuna, Mustamin kembali melihat langsung kondisi Jalan Pering-Penagi. Ia menemukan sejumlah titik jalan mengalami kerusakan dan lubang yang semakin parah.
“Saat melaksanakan reses di Natuna, saya melihat kondisi sejumlah titik Jalan Pering-Penagi sudah berlubang dan kerusakannya semakin parah. Karena itu, saya meminta kepada Dinas PUPR Provinsi Kepri agar dilakukan perbaikan darurat menggunakan dana aspirasi Pokir,” katanya.
Dari hasil pengawalan tersebut, ruas Jalan Pering-Penagi direncanakan mendapat pekerjaan patching atau penambalan pada tahun ini.
Mustamin menyebut, pekerjaan tersebut akan menggunakan alokasi anggaran aspirasi sekitar Rp200 juta. Anggaran tersebut nantinya disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan pengawasan.
“Tahun ini jalan tersebut akan dilakukan pekerjaan patching oleh PUPR Provinsi dengan sumber alokasi anggaran aspirasi sebesar Rp200 juta. Kegiatan ini diharapkan secepatnya dikerjakan sebelum akhir tahun,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran membuat pekerjaan harus disesuaikan dengan volume dan kemampuan anggaran yang tersedia. Jika belum seluruh titik dapat ditangani tahun ini, perbaikan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Jalan Pering-Penagi memiliki panjang sekitar 3,47 kilometer dengan lebar tujuh meter. Ruas tersebut menjadi salah satu jalur penting bagi mobilitas kendaraan, khususnya pengangkutan logistik dan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah Natuna.
Mustamin menjelaskan, pembangunan ruas Jalan Pering-Penagi sebelumnya juga memiliki latar belakang strategis. Ruas tersebut dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kepri dengan anggaran sekitar Rp6 miliar pada 2013 lalu.
Pembangunannya dilakukan dengan sistem penimbunan atau reklamasi yang membelah kawasan perairan untuk membuka akses transportasi darat.
Menurut Mustamin, keberadaan jalur tersebut sangat penting karena selama ini mobilitas kendaraan pengangkut kebutuhan logistik dan sembako di Pulau Bunguran Besar harus mempertimbangkan akses melalui kawasan militer TNI AU dengan sejumlah ketentuan dan batasan lintasan.
“Jalan Pering-Penagi ini merupakan jalur penting untuk mobilitas kendaraan pengangkut logistik dan sembako. Karena itu, kondisinya harus mendapatkan perhatian dan pemeliharaan secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Selain mengawal perbaikan Jalan Pering-Penagi, Mustamin juga mendorong agar sejumlah ruas jalan di Natuna yang saat ini berstatus jalan provinsi dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional.
Menurutnya, peningkatan status tersebut akan memberikan kepastian terhadap pembiayaan pemeliharaan jalan karena menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Bercermin dari kondisi ini, saya juga telah melaporkan sekaligus mengusulkan kepada Gubernur Kepri agar sejumlah jalan di Natuna yang berstatus jalan provinsi dapat diajukan untuk ditingkatkan menjadi jalan nasional,” katanya.
Mustamin menilai peningkatan status jalan akan menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Natuna.
Ia menyebut Gubernur Kepri Ansar Ahmad telah memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Gubernur, kata Mustamin, meminta Dinas PUPR Provinsi Kepri melakukan inventarisasi terhadap data jalan dan jembatan di Natuna.
“Gubernur Kepri memberikan respons positif dan meminta Dinas PUPR Provinsi menginventarisasi data jalan dan jembatan di Natuna untuk kemudian diajukan kepada Kementerian PUPR RI,” ujarnya.
Mustamin berharap proses inventarisasi dan pengajuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga ruas-ruas jalan strategis di Natuna memperoleh dukungan anggaran dan pemeliharaan yang lebih berkelanjutan.
Ia menegaskan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan bukan hanya menyangkut konektivitas, tetapi juga berkaitan langsung dengan kelancaran distribusi logistik, aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Yang paling penting, akses masyarakat tetap terjaga dan distribusi kebutuhan pokok maupun aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (SY)
