HarianUpdate.com | Pekanbaru – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 menggelar rapat perdana bersama Pemerintah Provinsi Riau di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, Senin (30/3/2026).
Rapat ini menjadi langkah awal dalam mengkaji pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.
Ketua Pansus LKPJ, Androy Aderianda, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyampaikan data terkait pelaksanaan program sebagai bahan pembahasan lanjutan.
“Dalam pertemuan awal ini kami meminta seluruh OPD memberikan data terkait LKPJ Tahun 2025, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut,” ujarnya.
Ia menegaskan, data tersebut penting untuk mendukung analisis menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk menilai kesesuaiannya dengan visi dan misi kepala daerah.
“Pansus akan menganalisis apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus, Indra Gunawan Eet, menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Hal ini menjadi perhatian serius. Kami berharap ke depan Provinsi Riau dapat kembali meraih predikat WTP sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas,” tegasnya.
Ia menambahkan, pencapaian opini WTP mencerminkan kualitas tata kelola keuangan yang berdampak pada tingkat kepercayaan publik.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program.
“Kami akan bekerja maksimal agar harapan ini dapat terwujud, sehingga ke depan dapat kembali meraih predikat WTP,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan terhadap program yang dinilai kurang efektif, serta memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.
Rapat perdana ini ditutup dengan kesepakatan untuk melaksanakan rapat lanjutan guna pendalaman data serta memanggil OPD yang dinilai masih memiliki kendala dalam pelaksanaan program.
Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus LKPJ Androy Aderianda, didampingi Wakil Ketua Indra Gunawan Eet, serta dihadiri anggota pansus dan jajaran OPD Pemerintah Provinsi Riau. (IR)
Galery Foto
