HarianUpdate.com | Bengkalis – Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis mendorong Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar memprioritaskan penanganan abrasi pantai, pembangunan pemecah gelombang, peningkatan jalan provinsi, serta optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Bengkalis dalam program pembangunan Tahun Anggaran 2027.
Aspirasi tersebut disampaikan saat Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat kerja dengan Dinas PUPR Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis (23/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Hendra Jeje, menyoroti kondisi abrasi di Pulau Bengkalis yang dinilai semakin mengkhawatirkan karena telah mengancam permukiman warga serta menyebabkan pengikisan garis pantai.
“Abrasi di Pulau Bengkalis membutuhkan penanganan yang serius karena dampaknya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami berharap persoalan ini menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II, Zamzami Harun, meminta Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi terhadap efektivitas pembangunan pemecah gelombang di Pulau Rupat sebagai dasar penyusunan program lanjutan di kawasan pesisir.
“Evaluasi terhadap bangunan pemecah gelombang yang telah ada penting dilakukan agar pembangunan berikutnya benar-benar efektif dalam mengurangi dampak abrasi,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Tairan, juga mendorong keterlibatan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR), khususnya untuk membantu perbaikan akses jalan di kawasan Simpang Intan.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, Syafroni Untung, mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat meskipun kondisi fiskal daerah masih menghadapi keterbatasan.
“Kami berharap usulan terkait penanganan abrasi, pembangunan pemecah gelombang, peningkatan jalan provinsi, hingga pelayanan air bersih dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau dalam penyusunan program pembangunan tahun 2027,” ujarnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Riau yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Heru Rizal, menjelaskan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal menyebabkan sejumlah program fisik pada tahun 2026 harus ditunda.
Meski demikian, ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan Komisi II DPRD Bengkalis akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan tahun 2027.
“Keterbatasan anggaran memang berdampak pada penundaan beberapa pekerjaan fisik pada tahun ini. Namun seluruh usulan yang disampaikan akan kami inventarisasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program tahun 2027,” jelas Heru.
Ia juga mengatakan Dinas PUPR Provinsi Riau terus mendorong kolaborasi dengan perusahaan melalui program CSR untuk membantu perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat tingginya aktivitas kendaraan angkutan perusahaan.
Selain persoalan infrastruktur jalan dan abrasi, rapat kerja tersebut turut membahas optimalisasi pemanfaatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Dumai–Rokan Hilir–Bengkalis yang dinilai belum beroperasi secara maksimal.
Komisi II DPRD Bengkalis menilai diperlukan sinergi antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar layanan air bersih melalui SPAM Regional dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis berharap berbagai usulan prioritas dapat direalisasikan secara bertahap sehingga mampu meningkatkan konektivitas wilayah, mengurangi dampak abrasi, memperkuat infrastruktur dasar, serta mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis. (ZA)
