HarianUpdate.com | Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau untuk memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 berjalan optimal. Langkah tersebut dilakukan menjelang berakhirnya masa pendataan pada 31 Agustus 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menggelar pertemuan khusus bersama Kepala BPS Riau, Kamis (13/8/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan pendataan sekaligus berbagai kendala yang masih dihadapi petugas di lapangan.
Syahrial mengatakan, Pemprov Riau meminta BPS menyampaikan secara langsung perkembangan pelaksanaan SE 2026, termasuk persoalan yang berpotensi menghambat pencapaian target pendataan di seluruh kabupaten/kota.
“Hari ini kita lakukan pertemuan dengan Kepala BPS untuk membahas program Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Riau. Kami meminta laporan terkait apa saja yang menjadi hambatan ataupun kesulitan di lapangan,” kata Syahrial.
Berdasarkan laporan BPS, terdapat empat persoalan utama yang masih menjadi tantangan dalam proses pendataan. Persoalan tersebut meliputi akses ke perumahan eksklusif dan elit, masih beredarnya hoaks atau mispersepsi di tengah masyarakat, data perusahaan yang belum sepenuhnya valid, serta kendala pendataan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Syahrial mengatakan, akses ke sejumlah kawasan perumahan eksklusif masih menjadi kendala bagi petugas sensus. Pengelola maupun penghuni di beberapa kawasan disebut belum sepenuhnya memberikan akses kepada petugas untuk melakukan pendataan.
“Dari data yang disampaikan BPS, petugas sensus masih mengalami kesulitan saat akan mendata di sejumlah perumahan eksklusif dan elit. Pihak pengelola maupun penghuni belum sepenuhnya membuka akses bagi petugas,” ujarnya.
Selain persoalan akses, Pemprov Riau juga masih menemukan adanya pemahaman yang keliru terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Syahrial menyebut, informasi yang belum terverifikasi masih beredar di media sosial dan berpotensi menimbulkan keraguan masyarakat terhadap petugas sensus.
“Kami mendapati masih ada pemahaman berbeda dan mengarah kepada hoaks di masyarakat terkait adanya kepentingan dalam Sensus Ekonomi,” jelasnya.
Kendala juga ditemukan dalam pendataan pelaku usaha. Menurut Syahrial, masih terdapat perusahaan yang belum dapat menerima kedatangan petugas, bahkan ada yang menolak ketika petugas melakukan pendataan.
Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kelengkapan dan validitas data sektor usaha yang menjadi salah satu bagian penting dalam Sensus Ekonomi 2026.
“Kendala juga terjadi pada pendataan Aparatur Sipil Negara. Banyak ASN di lingkungan Pemprov Riau yang belum bisa didata karena aktivitas kerja dari pagi hingga sore hari sehingga tidak bertemu petugas,” katanya.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemprov Riau bersama BPS telah menyiapkan sejumlah langkah kolaboratif. Strategi tersebut antara lain melibatkan tokoh dan organisasi masyarakat, memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta menyiapkan mekanisme self assessment bagi ASN.
Pemprov Riau menggandeng Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk melakukan pendekatan secara persuasif kepada kelompok masyarakat yang masih ragu atau belum bersedia menerima petugas sensus.
“Alhamdulillah, dengan pelibatan Forum Pembauran Kebangsaan dan FKUB untuk melakukan pendekatan kepada kelompok tertentu, kita harapkan kendala di lapangan dapat diminimalkan,” ujar Syahrial.
Selain pendekatan kepada masyarakat, Pemprov Riau juga akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
Syahrial mengatakan, para bupati dan wali kota akan diminta memberikan dukungan penuh kepada BPS, termasuk membantu membuka akses petugas ke kawasan perumahan maupun perusahaan yang masih mengalami kendala pendataan.
“Kita juga hubungi kepala daerah agar adanya kolaborasi BPS dengan bupati dan wali kota dalam menyukseskan Sensus Ekonomi ini sendiri,” katanya.
Khusus bagi ASN di lingkungan Pemprov Riau, pemerintah telah menyiapkan mekanisme self assessment untuk mempermudah proses pendataan.
Melalui mekanisme tersebut, ASN dapat mengisi data secara mandiri melalui tautan yang telah disediakan. Selanjutnya, data yang masuk akan diperiksa dan divalidasi oleh BPS.
“Sudah kita siapkan link untuk self assessment mereka agar mereka mengisi link dan di-approve dengan BPS,” tegas Syahrial.
Sekda Riau juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, kelengkapan dan akurasi data sangat bergantung pada kesediaan masyarakat memberikan informasi kepada petugas.
“Kami juga menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi dengan menerima dan memberikan informasi kepada petugas yang datang ke rumah,” katanya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya, khususnya informasi yang beredar melalui media sosial.
“Mari bersama-sama mendukung Sensus Ekonomi. Data yang akurat hari ini menjadi dasar kebijakan dan pembangunan Riau yang lebih baik di masa depan,” pungkas Syahrial.
Sementara itu, BPS Riau menegaskan seluruh petugas sensus telah dibekali surat tugas dan tanda pengenal resmi. Data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan sensus juga dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. (RB)
