HarianUpdate.com | Pekanbaru – Dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terhadap kesehatan masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Hingga 27 Agustus 2026, tercatat sebanyak 3.293 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di sejumlah wilayah Riau.
Data tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla bersama Menteri Kehutanan RI di Markas Polda Riau, Jumat (28/8/2026).
SF Hariyanto mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan (Diskes) Riau, kasus ISPA tercatat sejak 19 hingga 27 Agustus 2026.
“Dari data yang dirangkum Diskes Riau, mulai 19-27 Agustus, terdapat 3.293 kasus ISPA di Riau. Dengan kasus paling banyak ditemukan pada kemarin 27 Agustus yaitu 1.333 kasus,” kata SF Hariyanto.
Ia menjelaskan, kasus tersebut mencakup sejumlah keluhan atau penyakit seperti asma, influenza dan gangguan kesehatan lainnya yang masuk dalam pencatatan ISPA.
“Angka ini meliputi penyakit asma, influenza dan lainnya,” ujarnya.
Dari total kasus tersebut, Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni sebanyak 904 kasus. Kemudian Kabupaten Pelalawan sebanyak 650 kasus dan Kabupaten Kampar sebanyak 361 kasus.
Meski jumlah kasus cukup signifikan, SF Hariyanto memastikan penanganan terhadap masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan akibat kondisi udara dan kabut asap masih dapat dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan.
“Kami memastikan bahwa ini dapat tertangani dengan baik. Terbukti dengan tidak adanya masyarakat yang harus dirawat atau membutuhkan rujukan ke rumah sakit,” katanya.
Menurut SF Hariyanto, masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan telah mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Semua pasien yang datang ke puskesmas, berkonsultasi, mendapatkan obat lalu kembali ke rumah,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi meningkatnya dampak kesehatan akibat Karhutla dan kabut asap, SF Hariyanto mengaku telah meminta Diskes Riau memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Kita minta Diskes Riau berkoordinasi dengan daerah. Pastikan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut melakukan penanganan terhadap keluhan kesehatan masyarakat akibat dampak kabut asap,” tegasnya.
Selain pelayanan kesehatan, Pemprov Riau juga meminta daerah memastikan ketersediaan logistik kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut (FKTL).
“Pemantauan ketersediaan logistik di FKTP dan FKTL harus dilakukan. Siapkan kebutuhan logistik dan obat-obatan, terutama masker dan distribusikan kepada masyarakat,” kata SF Hariyanto.
Pemprov Riau juga meminta pemerintah daerah menyiagakan layanan kegawatdaruratan kesehatan untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat.
“Dan juga untuk menyiagakan Public Safety Center (PSC) 119 dan Emergency Medical Team (EMT) di daerah. Kami juga memastikan dapat memobilisasi tenaga cadangan kesehatan bila diperlukan,” ujarnya.
SF Hariyanto turut meminta pemerintah kabupaten dan kota terus memantau perkembangan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan Karhutla.
“Daerah juga harus terus melakukan pemantauan perkembangan permasalahan kesehatan akibat Karhutla, menyiapkan rumah singgah atau rumah mobil oksigen,” katanya.
Ia menegaskan, apabila status siaga darurat bencana Karhutla telah ditetapkan, penanganan kesehatan harus dilakukan secara terpadu dengan unsur penanggulangan bencana di daerah.
“Jika sudah ditetapkan status siaga darurat bencana Karhutla, maka seluruh upaya penanggulangan bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),” jelasnya.
Menurutnya, pos kesehatan juga dapat didirikan berdekatan dengan posko BPBD di kabupaten dan kota untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang terdampak.
“Pos kesehatan dapat didirikan berdampingan dengan Posko BPBD di kabupaten kota,” pungkas SF Hariyanto.
Pemprov Riau berharap langkah antisipasi tersebut dapat menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan sekaligus mencegah dampak kabut asap akibat Karhutla berkembang menjadi persoalan kesehatan yang lebih serius di masyarakat. (RB)
